Rekapitulasi DPSHP dan DPT Pilwali Surabaya Panen Protes dan Interupsi

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pleno Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT Pilwali di KPU Kota Surabaya masih berjalan alot dan banyak menuai protes dari paslon 1, 2, dan Bawaslu, terkait tidak sinkronnya data pemutakhiran tingkat kecamatan. Protes juga menyoroti adanya perubahan data pemutakhiran rekap di tingkat kecamatan, yang tak disertai berita acara (BA) perubahan dan tanpa melibatkan pencermatan dan pengawasan panwascam.

"Lebih baik PPK menyampaikan apa adanya sesuai hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan, biar datanya singkron, baik PPK, Panwascam, dan paslon 1 dan 2. Jika ada perubahan monggo KPU Kota yang menyampaikan. Karena mekanisme tersebut bicara faktual otentik, dipertanyakan oleh sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaran pilkada," tegas Muhammad Agil Akbar, Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Jumat (16/10).

Dari pantauan bangsaonline.com, protes makin meruncing dari pihak Bawaslu, di mana saran perbaikan yang sudah dilayangkan panwascam jajaran di tingkat kecamatan ke beberapa PPK terkait data ganda, tidak memenuhi syarat (TMS) karena meninggal, ternyata belum seluruhnya diakomodir dalam DPSHP di tingkat kecamatan. Sehingga, menurutnya adanya ketidaksesuaian data yang ada.

Sekedar diketahui, sampai saat ini pukul 18.00 WIB, Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat kota Surabaya masih berlangsung 7 PPK dari 31 Kecamatan se-Surabayadi Graha Swara Lt.3 KPU Kota Surabaya, Jalan Adityawarman. (nf/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News