Massa ARIB Demo Tolak Pambangunan PT Freeport di Gresik

GRESIK (BangsaOnline) - Penolakan terhadap rencana pembangunan pabrik Smelter di Gresik milik PT Freeport, terus menggelinding. Sekarang giliran masyarakat yang mengatasnamakan diri ARIB (Aliansi Rakyat Indonesia Bergerak) meliputi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) PUDAK (Pusat Demokrasi dan Kemanusiaan), Karang Taruna Kreto Jowo, Mbunat Duduksampeyan, PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Unisla (Universitas Islam Lamongan) dan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Ungres (Universitas Gresik) menolak keberadaan Freeport di Gresik dengan cara melakukan unjuk rasa di Bundaran GKB (Gresik Kota Baru Gresik), Minggu(1/2).

Dalam aksinya, para demonstran tersebut dengan lantang mengibarkan genderang penolakan terhadap rencana PT Freeport mendirikan pabrik Smelter di Gresik. Penolakan itu tercermin dalam beberapa tulisan poster, spanduk dan panflet yang mereka bawa.

Di antara poster dan spanduk yag mereka usung bertuliskan kecaman terhadap pemerintahan Jokowi Widodo yang dianggap mementingkan kepentingan kelompok atau golongan tertentu dengan memerpanjang kontrak PT Freeport.

"Perpanjangan kontrak PT Freeport di Indonesia itu bentuk kebijakan Presiden Jokowi mematikan bangsa Indonesia," teriak koordinator pendemo, Yayak dalam orasinya.

Menurut Yayak, keberadaan PT Freeport selama puluhan tahun di bumi Papua tidak bisa menunjukan adanya perubahan terhadap pembangunan di daerah tersebut. Kalau dibandingkan dengan kekayaan alam yang mereka keruk dan dirusak oleh PT Freeport setiap harinya, apa yang disumbangkan oleh perusahaan penambangan biji emas itu tidak sebanding.

"Karena itu, sudah sepatutnya masyarakat menolak keberadaan PT Freeport di bumi Indonesia," jelasnya.

Yayak menambahkan, dalam aksi demonya kali ini, ARIB sangat tidak setuju dan menolak pendirian Smelter PT Freeport di Gresik. Untuk itu, ARIB juga mendesak pemerintahan Jokowi segera memutuskan kontrak kerjasama dengan PT Freeport, karena tidak menguntungkan bagi Bangsa Indonesia.

"Kami juga mendesak agar Jokowi mencopot menteri ESDM, karena dianggap telah mendukung pihak asing dengan memerpanjang kontrak PT Freeport," desaknya.

Ditandaskan Yayak, apa yang didapatkan Bangsa Indonesia selama PT Freeport ada di Indonesia tidak sebanding dengan parahnya kerusakan lingkungan di bumi Papua, sehingga rakyatnya menderita.

"Keberadaan PT Freeport di Indonesia hanya dinikmati oleh sekelompok kalangan tertentu. Apa itu akan terjadi di Kabupaten Gresik yang kami cintai ini. Karena itu, kami dengan tegas menolak keras PT Freeport mendirikan Semelter untuk tempat pengolahan pemurnian biji emas di Gresik," pungkasnya.

Sebelumnya, Tokoh Masyarakat Desa Telogo Pojok Kecamatan Gresik, Thohirin dengan lantang menolak rencana pendirikan pabrik Smelter milik PT Freeport di Kabupaten Gresik. Sebab, keberadaan Smelter PT Freeport tersebut akan makin menjejali polusi bagi warga masyarakat Gresik.

"Kami ini sudah kenyang dengan iming-iming CSR, namun tidak sebanding dengan penderitaan yang kami alami selama ini. Kami disiksa dengan polusi. Dengan adanya pabrik Petro dan Smelting saja secara tidak langsung kami setiap harinya sudah diracuni, belum lagi dari pabrik pabrik lain di sekitarnya, terus mau diapakan warga ini dengan akan dibangunnya Smelter milik PT Freeport di Gresik," kata ketua LPMK Kelurahan Telogo Pojok ini.

Bagi Thohirin, keberadaan Smelter Freeport nanti bakal berada di dalam kawasan industri maupun di luar kawasan industri jelas menghasilkan produk berupa biji biji logam emas. Pada proses produksi industri pemurnian tersebut bakal menghasilkan limbah yang dapat menurunkan kualitas lingkungan di sekitar kawasan industri maupun di sekitar industri dan dapat merugikan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.