PAPARAN: BHS-Taufiq saat debat publik yang digelar KPU Sidoarjo di studio tv, Selasa (3/11) malam. foto: ist.
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Paslon Bupati-Wabup Sidoarjo 2020 Bambang Haryo Soekartono-M Taufiqulbar (BHS-Taufiq), dinilai unggul pada beberapa poin dibanding calon lain dalam debat publik yang digelar KPU Sidoarjo, di studio tv swasta di Surabaya, Selasa (3/11) malam.
Keunggulan tersebut terkait komitmen paslon nomor 1 itu dalam hal penataan birokrasi dan penguatan ekonomi kerakyatan. BHS-Taufiq juga dinilai sudah bisa menyampaikan visi-misinya dan program melalui forum debat publik tersebut.
BACA JUGA:
- Cek Dampak Gempa Malang, BHS Tinjau Kondisi Tanggul Lumpur Lapindo
- Kenali Kebudayaan, BHS Ajak Warga Sidoarjo Kunjungi Museum Mpu Tantular
- KPU Sidoarjo Tetapkan Gus Muhdlor - Subandi Sebagai Bupati dan Wabup Terpilih
- Ajak Semua Paslon Bersama Bangun Sidoarjo, Gus Muhdlor-Subandi Beber Program 100 Hari Kerja
"Saya kira apa yang disampaikan Pak BHS-Taufiq sudah tepat. Bahwa yang menjadi intisari tema sudah kena dan masuk. Debat itu yang penting visi dan misinya sudah tersampaikan dan bisa diterima masyarakat," cetus Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Warih Andono, Kamis (5/11).
Warih pun menyebut beberapa poin program yang dipaparkan BHS-Taufiq lebih unggul dibanding calon lainnya. Yakni, terkait peningkatan pemerintahan yang bersih (clean goverment) dan pengelolaan masalah sampah. Termasuk di dalamnya soal penataan Apatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Sidoarjo.
"Komitmen Pak BHS-Taufiq untuk penataan struktur pemerintahan itu sangat detail dan terstruktur, termasuk pelayanan publiknya, mulai kabupaten hingga tingkat RT dan RW," tandas Ketua Fraksi Golkar DPRD Sidoarjo ini.
Sementara itu, dalam debat publik, cabup BHS menyatakan selalu turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menampung keluhan. Berbagai keluhan mulai pelayanan birokrasi hingga soal pertanian itu, dirangkum menjadi visi misi BHS-Taufiq untuk pembangunan Sidoarjo ke depan.
"Visi dan misi kami jabarkan dalam 12 program kerja. Khsususnya dalam penguatan birokrasi, memaksimalkan layanan publik, serta penguatan ekonomi kerakyatan. Mulai penguatan UMKM, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Juga ada penguatan layanan kesehatan masyarakat, pendidikan, kesehatan dan penguatan percepatan pembangunan infrastruktur," cetus BHS.
