Eko Suryono, Jubir Fraksi Nasdem.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Nota Pengantar R-APBD 2021 Kabupaten Pasuruan yang disampai Bupati Pasuruan H. M. Irsyad Yusuf pada paripurna Kamis (19/11) kemarin, menuai kritikan pedas dari Fraksi Nasdem. Pasalnya, bupati hanya menyajikan dokumen anggaran keuangan secara garis besar saja.
"Harusnya disampaikan secara explisit, terkait proyeksi pendapatan daerah," ujar Eko Suryono, Jubir Fraksi Nasdem.
Baca Juga: Dua Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Resmi Dilantik Gantikan Rusdi dan Shobih
Ia mengatakan, jenis pendapatan daerah ada tiga, yakni PAD, Pendapatan Transfer, dan lain-lain PAD yang sah. Namun, tiga jenis pendapatan daerah itu tidak disajikan secara lengkap oleh Pemkab Pasuruan.
"Seharusnya ada penegasan, perangkaan berapa besaran proyeksi pundi-pundi pendapatan 2021. Fraksi kami meminta kepada bupati untuk melampirkan proyeksi pendapatan secara komprehenshif, serta angka target pendapatan di 2021," jelas pria yang juga menjabat Sekretaris Komisi I DPRD ini.
Eko menambahkan, fraksinya juga meminta Pemkab Pasuruan untuk menyelesaikan konflik agraria dengan TNI AL di 10 desa Kecamatan Nguling, dengan luas tanah 3.676 Ha. Kasus yang sama juga ada di 6 desa yang tersebar di 3 kecamatan, yakni Rembang, Bangil, dan Kraton dengan luas 932 Ha.
Baca Juga: Ning Mila Siap Perjuangkan Aspirasi Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat
Fraksi Nasdem juga menyoroti rendahnya honor bagi para BPD yang tersebar di 341 desa di 24 kecamatan. "Mereka hanya merima tunjangan dari ABPD setiap bulannya. Ini dianggap terlalu kecil, dan tidak sebading dengan beban tugas yang diemban mereka. Hendaknya tunjangan BPD juga dinaikkan. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban anggaran APBDes," pungkasnya. (bib/par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
