Sabtu, 19 Juni 2021 11:23

Komunitas Pers Minta Kapolri Cabut Pasal 2d dalam Maklumatnya

Jumat, 01 Januari 2021 20:18 WIB
Editor: Redaksi
Komunitas Pers Minta Kapolri Cabut Pasal 2d dalam Maklumatnya
Ilustrasi. foto: beritaini.com

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat Nomor: Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), yang ditandatangani 1 Januari 2021. Polri beralasan, maklumat ini untuk memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat pasca dikeluarkan keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

Kegiatan FPI dilarang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: 220- 4780 Tahun 2020; M.HH 14.HH.05.05 Tahun 2020; 690 Tahun 2020; 264 Tahun 2020; KB/3/XII/2020; 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Ada empat hal yang disampaikan dalam maklumat itu, yang salah satunya tak sejalan dengan semangat demokrasi yang menghormati kebebasan memperoleh informasi dan juga bisa mengancam jurnalis dan media yang tugas utamanya adalah mencari informasi dan menyebarluaskannya kepada publik. Salah satu isi maklumatnya, tepatnya di Pasal 2d, yang isinya menyatakan: "Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial".

Menyikapi Maklumat di pasal 2d tersebut, Komunitas Pers yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred), dan Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyatakan sikap:

BACA JUGA : 

AJI Jember Kecam Pemerasan Berkedok Profesi Wartawan, Minta Polisi Usut Tuntas

Google News Initiative - AMSI Gelar Pelatihan Periklanan Digital

Wagub Jatim Emil Dardak: AMSI Bisa Jadi Sumber Big Data Terbesar

Gubernur Jatim: Secara De Facto, Jawa Timur Ibu Kota Indonesia

1. Maklumat Kapolri dalam Pasal 2d itu berlebihan dan tidak sejalan dengan semangat kita sebagai negara demokrasi yang menghargai hak masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Soal ini tertuang jelas dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

2. Maklumat ini mengancam tugas jurnalis dan media, yang karena profesinya melakukan fungsi mencari dan menyebarkan informasi kepada publik, termasuk soal FPI. Hak wartawan untuk mencari informasi itu diatur dalam Pasal 4 Undang Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang isinya menyatakan, "(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi." Isi maklumat itu, yang akan memproses siapa saja yang menyebarkan informasi tentang FPI, juga bisa dikategorikan sebagai "pelarangan penyiaran", yang itu bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pers.

3. Mendesak Kapolri mencabut pasal 2d dari Maklumat itu karena mengandung ketentuan yang tak sejalan dengan prinsip negara demokrasi, tak senapas dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan Undang-Undang Pers.

4. Mengimbau pers nasional untuk terus memberitakan pelbagai hal yang menyangkut kepentingan publik seperti yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Pers.

Jakarta, 1 Januari 2021

Abdul Manan, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

Atal S. Depari, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat

Hendriana Yadi, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

Hendra Eka, Sekjen Pewarta Foto Indonesia (PFI)

Kemal E. Gani, Ketua Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred)

Wenseslaus Manggut, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)

Gelar Pertemuan, Anggota Gapoktan Sumber Rejeki Lengserkan Sumadi dari Jabatan Ketua
Sabtu, 19 Juni 2021 00:20 WIB
NGANJUK, BANGSAONLINE.com - Gelar Pertemuan, Anggota Gapoktan Sumber Rejeki Lengserkan Sumadi dari Jabatan Ketua, Ketua Gapoktan Sumber Rejeki, Sumadi, dilengserkan dari jabatannya oleh puluhan anggota, Kamis kemarin. Ini setelah puluhan anggota...
Jumat, 04 Juni 2021 10:27 WIB
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Bukit Kehi, destinasi wisata yang satu ini berada di Kota Pamekasan. Bukit Kehi menawarkan pemandangan daerah pegunungan yang hijau mempesona. Pengunjung bahkan bisa berenang di sejuknya hawa pegunungan di pulau gar...
Sabtu, 19 Juni 2021 07:53 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Presiden Abraham Lincoln menjadi tonggak sejarah bagi penghapusan perbudakan di Amerika Serikat (AS). Salah satu legacy Lincoln adalah UU anti diskriminasi.Kini terhapusnya perbudakan itu dijadikan hari kemerdekaan. Terut...
Minggu, 16 Mei 2021 06:58 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*65. fawajadaa ‘abdan min ‘ibaadinaa aataynaahu rahmatan min ‘indinaa wa’allamnaahu min ladunnaa ‘ilmaanLalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Kami, yang telah Kami berika...
Jumat, 18 Juni 2021 10:01 WIB
>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A.. Kirim WA ke 081357919060, atau email ke [email protected] Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<&l...