Selasa, 09 Maret 2021 14:53

Komunitas Pers Minta Kapolri Cabut Pasal 2d dalam Maklumatnya

Jumat, 01 Januari 2021 20:18 WIB
Editor: Redaksi
Komunitas Pers Minta Kapolri Cabut Pasal 2d dalam Maklumatnya
Ilustrasi. foto: beritaini.com

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat Nomor: Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), yang ditandatangani 1 Januari 2021. Polri beralasan, maklumat ini untuk memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat pasca dikeluarkan keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

Kegiatan FPI dilarang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: 220- 4780 Tahun 2020; M.HH 14.HH.05.05 Tahun 2020; 690 Tahun 2020; 264 Tahun 2020; KB/3/XII/2020; 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Ada empat hal yang disampaikan dalam maklumat itu, yang salah satunya tak sejalan dengan semangat demokrasi yang menghormati kebebasan memperoleh informasi dan juga bisa mengancam jurnalis dan media yang tugas utamanya adalah mencari informasi dan menyebarluaskannya kepada publik. Salah satu isi maklumatnya, tepatnya di Pasal 2d, yang isinya menyatakan: "Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial".

Menyikapi Maklumat di pasal 2d tersebut, Komunitas Pers yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred), dan Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyatakan sikap:

1. Maklumat Kapolri dalam Pasal 2d itu berlebihan dan tidak sejalan dengan semangat kita sebagai negara demokrasi yang menghargai hak masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Soal ini tertuang jelas dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

2. Maklumat ini mengancam tugas jurnalis dan media, yang karena profesinya melakukan fungsi mencari dan menyebarkan informasi kepada publik, termasuk soal FPI. Hak wartawan untuk mencari informasi itu diatur dalam Pasal 4 Undang Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang isinya menyatakan, "(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi." Isi maklumat itu, yang akan memproses siapa saja yang menyebarkan informasi tentang FPI, juga bisa dikategorikan sebagai "pelarangan penyiaran", yang itu bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pers.

3. Mendesak Kapolri mencabut pasal 2d dari Maklumat itu karena mengandung ketentuan yang tak sejalan dengan prinsip negara demokrasi, tak senapas dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan Undang-Undang Pers.

4. Mengimbau pers nasional untuk terus memberitakan pelbagai hal yang menyangkut kepentingan publik seperti yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Pers.

Jakarta, 1 Januari 2021

Abdul Manan, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

Atal S. Depari, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat

Hendriana Yadi, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

Hendra Eka, Sekjen Pewarta Foto Indonesia (PFI)

Kemal E. Gani, Ketua Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred)

Wenseslaus Manggut, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)

Dua Warga Kepulungan yang Terseret Banjir Bandang Ditemukan Tewas
Kamis, 04 Februari 2021 17:21 WIB
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Dua warga Desa Kepulungan Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, yang dilaporkan hilang akibat terseret derasnya arus banjir Rabu (3/2) kemarin, akhirnya ditemukan dalam kondisi tewas, Kamis (4/2) pagi. Korban adalah ...
Kamis, 07 Januari 2021 16:58 WIB
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kabupaten Pamekasan dalam masa pandemi ini tetap bertekad memberikan wahana hiburan rekreasi sekaligus olahraga, terutama bagi anak-anak dan usia dini.Melalui kapasitas dan potensi...
Selasa, 09 Maret 2021 06:36 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Ternyata banyak orang – bahkan pejabat - yang justru positif Covid-19 setelah vaksin sinovac. Loh? Kenapa? Lalu apa manfaat vaksin?Nah, tulisan Dahlan Iskan pagi ini, Selasa, 9 Maret 2021, menjawab pertanyaan-pertany...
Senin, 22 Februari 2021 22:39 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*58. Warabbuka alghafuuru dzuu alrrahmati law yu-aakhidzuhum bimaa kasabuu la’ajjala lahumu al’adzaaba bal lahum maw’idun lan yajiduu min duunihi maw-ilaanDan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. ...
Sabtu, 06 Maret 2021 14:06 WIB
Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam tentang kehidupan sehari-hari. Diasuh Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A, Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) dan pengasuh Pesantren Mahasiswa An-Nur Wono...