Puluhan pekerja outsourcing yang terdiri dari tenaga kebersihan dan cleaning service Pemkot Blitar demo di depan Kantor DLH Kota Blitar, Senin (11/1).
BLITAR, BANGSAONLINE.com - Sekitar 30 pekerja outsourcing yang terdiri dari tenaga kebersihan dan cleaning service Pemkot Blitar demo di depan Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Blitar, Senin (11/1/2021). Aksi demo ini merupakan buntut dari tidak diperpanjangnya kontrak kerja mereka tanpa kejelasan alasan. Mereka mengaku mewakili 161 pekerja outsourcing lainya yang mengalami nasib serupa.
Koordinator aksi, Ani Rusminah mengatakan, kontrak kerja mereka berakhir pada 31 Desember 2020. Namun, sebelumnya mereka telah mendapatkan pemberitahuan dari PT yang merekrut agar memperbarui kontrak dengan menyerahkan surat lamaran.
Baca Juga: Tuntut Haknya Dipenuhi, Puluhan Eks Tenaga Outsourcing Demo di Depan Kantor Pemkot Blitar
Namun, pada 9 Januari 2021 ternyata sudah ada pengumuman online soal daftar nama tenaga outsourcing yang dinyatakan diterima di DLH berjumlah 310 orang. Sayangnya dari jumlah 310 orang ini, 161 tenaga lama sama sekali tak ada dalam daftar.
"Totalnya pada 2020 kemarin kan 290. Nah terus tahun 2021 ini saya lihat secara online pada tanggal 9 Januari 2021 ada 310. Padahal yang tidak diperpanjang kontraknya kan 100 lebih, tapi kok jumlahnya malah nambah jadi 310. Dan di situ alamatnya banyak yang palsu. Kami ke sini hanya ingin klarifikasi kenapa kami diputus kontrak, tidak diperpanjang," ujar Ani Rusminah.
Beredar kabar tidak diperpanjangnya kontrak kerja ini berhubungan dengan agenda Pilkada 2020 lalu. Di mana para pekerja outsourcing dianggap berpihak kepada Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Henri Pradipta Anwar dan Yasin Hermanto.
Baca Juga: Pelantikan Kepala Daerah Ditunda, Jabatan Wali Kota Blitar Bakal Diisi Pelaksana Harian
Ditanya soal hal ini, mereka mengakuinya. Bahkan ada 60 persen pekerja outsourcing yang menyatakan dukungan kepada Henry-Yasin. Hal ini dilakukan sebagai bentuk balas budi karena mereka kebanyakan direkrut saat Wali Kota Blitar masih dijabat Samanhudi Anwar, yang tak lain ayah dari Henry Pradipta Anwar.
"Saya tidak menjelekkan sana sini, tapi faktanya sejak jaman wali kota-wali kota sebelumnya tidak ada seperti ini. Kalau alasanya evaluasi, tidak ada bukti kami gagal menjalankan tugas. Saya tahu teman-teman kebersihan ini yang berperan sehingga Kota Blitar bisa dapat empat kali piala Adipura," tegasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Blitar Santoso menegaskan hal ini murni untuk keperluan evaluasi tanpa ada muatan politis. Evaluasi akan dilakukan setiap tahun untuk melihat kinerja para pekerja outsourcing.
Baca Juga: KPU Kota Blitar Tetapkan Calon Petahana Sebagai Pemenang Pilwali Blitar 2020
"Harus kita evaluasi bagaimana kinerjanya. Kalau bagus, tentunya akan kita pertimbangkan. Karena pemerintah tidak mau memberikan gaji kepada yang kinerjanya kurang baik," tegas Santoso.
Pihak DLH dan sejumlah OPD lain seharusnya dijadwalkan untuk melakukan rapat kerja bersama Komisi 3 DPRD Kota Blitar terkait persoalan ini. Namun rapat kerja yang seharusnya digelar Senin (11/1/2021) itu dibatalkan karena banyak anggota Komisi 3 yang berhalangan hadir.
"Iya hari ini agendanya rapat kerja namun batal karena banyak anggota yang berhalangan hadir," ujar Sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Blitar. (ina/rev)
Baca Juga: Alasan Evaluasi, DPRD Nilai Pemutusan Kontrak Tenaga Outsourcing Tak Ada Kaitannya Dengan Politik
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
