F-PKB Dorong Pemberdayaan Ekonomi Pesantren di Jatim Lewat Perda Pesantren

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Jawa Timur, Ahmad Tamim memberi perhatian khusus pada dunia pesantren. Menurutnya, Jawa Timur sebagai basis utama pondok pesantren di Nusantara perlu punya payung hukum terkait dunia pesantren.

Karena itu, mantan Sekretaris Wilayah GP Ansor Jatim ini mendorong realisasi peraturan daerah pengembangan pesantren atau Perda Pesantren di Jawa Timur. Dirinya berharap dengan adanya perda pesantren, pondok pesantren di Jatim bisa lebih berdaya dan mandiri.

"Saya kira pemberdayaan ekonomi di lingkungan pesantren menjadi penting. Dengan begitu, pesantren bisa lebih mandiri dengan memiliki unit-unit usaha yang bisa menghasilkan keuntungan finansial," tutur pria yang akrab disapa Gus Tamim tersebut, Minggu (21/2/2021).

Anggota DPRD Jatim asal daerah pemilihan Jawa Timur VII yang meliputi Kabupaten dan Kota Blitar serta Kabupaten Tulungagung ini berharap, perda pesantren nanti bersikap aplikatif. Dengan begitu, tidak membebankan pondok pesantren.

Sebaliknya, ada dukungan bagi pemberdayaan ekonomi pesantren. Karena itu, nantinya pondok bisa mandiri dan menghidupi sendiri lewat unit-unit usaha yang ada. Tamim mencontohkan Pesantren Sidogiri di Pasuruan yang mampu mandiri dengan berbagai unit usaha mereka di bawah Koperasi Baitul Maal wat Tamwil Unit Gabungan Terpadu (BMT UGT) Sidogiri.

"Saya kira Sidogiri bisa menjadi contoh, bagaimana pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan berbasis agama. Tapi juga lembaga pemberdayaan ekonomi dan usaha," ujar pria asal Blitar itu.

Gus Tamim yang juga pengasuh Pesantren Mahasiswa Ar Rahmat, Kota Malang ini mengapresiasi program One Pesantren One Product (OPOP) yang diinisiasi oleh Pemprov Jatim. Namun menurutnya, program OPOP itu hanya bisa diikuti oleh pesantren yang sudah mandiri atau mengarah ke mandiri.

Sebaliknya, ia menilai masih banyak pesantren di Jawa Timur yang masih mengalami keterbatasan sarana dan pra sarana. Karena itu, pondok-pondok ini yang harus mendapat prioritas pendampingan dari pemprov maupun pemda setempat.

"Untuk jangka pendek, di tengah pandemi ini, saya berharap ada dukungan pemerintah dalam pemberlakuan protokol kesehatan. Di antaranya dengan pemberdayaan Pos Kesehatan Pesantren atau Poskestren. Ini penting untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 atau klaster pesantren," pungkas Tamim. (mdr/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News