Ayni Zuroh, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto.
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Kritikan dan penolakan terus bergulir terhadap wacana impor beras dengan jumlah sangat besar yang dilakukan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan. Penolakan itu juga datang dari Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh.
Ayni dengan tegas menolak terhadap wacana impor beras. Menurutnya, untuk tahun ini tidak ada defisit beras di tanah air. Ketua DPRD ini mengatakan, impor beras akan berimbas kepada para petani yang saat ini sedang musim panen.
Baca Juga: Paripurna DPRD Mojokerto Setujui RPJMD 2025-2045, Berharap Segera Disetujui Gubernur
"Untuk mengedepankan nasib para petani, kami pada dasarnya menolak wacana impor beras. Tidak ada alasan bagi kami menerima wacana impor beras. Sebab, untuk sementara tidak ada defisit beras di Indonesia," jelasnya.
Data Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, bahwa panen raya di bulan Maret-April ini akan menghasilkan 11,5 ribu ton beras. Jumlah tersebut bisa mencukupi kebutuhan beras untuk pasar lokal di Kabupaten Mojokerto.
"Mengingat ini musim panen, jadi kita tidak mau impor beras ini berimbas kepada petani nanti pada saat mereka itu mau memanen," sambungnya.
Baca Juga: DPRD Kabupaten Mojokerto Dukung Penuh Raperda Pelaksana APBD TA 2023 dan RPJPD tahun 2025-2045
Adapaun harga gabah petani saat ini mencapai Rp 4.200 per kilonya. "Dikhawatirkan apabila ada impor beras akan terjadi penurunan harga bagi para petani. Apalagi dengar impor, harga gabah itu akan turun," tegasnya.
Disinggung mengenai fungsi pengawasan pupuk subsidi, Ayni menekankan pada pentingnya aspek data dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). "Kita ingin PPL yang di desa-desa itu digerakkan lagi, harus ada laporan yang jelas dari bawah itu. Harus tahu kebutuhan pupuk," tukasnya. (adv/ris)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
