Pemkot Madiun Perkuat Peran Humas di Masa Pandemi Covid-19 Lewat Digitalisasi

KOTA MADIUN, BANGSAONLINE.com - Dalam rangka memperkuat peran humas dalam bidang komunikasi, Pemerintah Kota Madiun melalui Diskominfo menggelar kegiatan Penguatan Peran Strategis Humas Pemerintah Daerah Dalam Komunikasi Krisis di Masa Pandemi COVID-19 di Gedung GCIO Diskominfo Kota Madiun, Senin (12/4/2021).

Acara ini dihadiri Wali Kota Madiun Maidi jajaran forkopimda, dan sejumlah kepala OPD, dengan mendatangkan narasumber Dr. Suko Widodo, Pakar Komunikasi dari Unair.

Dalam sambutannya, Maidi meminta agar diskominfo menyampaikan informasi apa adanya kepada masyarakat. "Istilah lain, kita harus blak kotang. Biar masyarakat sendiri yang menilainya. Sehingga orang yang datang di Kota Madiun akan senang dan kerasan," ujarnya.

Menurutnya, berita yang disampaikan dengan benar akan menciptakan perubahan yang lebih baik. "Sedangkan salah berita, salah kata, bisa menyebabkan sesuatu yang sangat merugikan kita," katanya.

Tidak hanya diskominfo, Maidi juga meminta OPD lain menyampaikan informasi apa adanya. "Sehingga orang tidak akan kecewa, karena memang begitu adanya. Sampaikan juga bila ada usulan, usulannya apa dan bila ada saran, sarannya apa," tukasnya.

Sementara Dr. Suko Widodo dalam paparannya menyampaikan perkembangan informasi yang berkembang pesat sering dengan pesatnya teknologi.

"Nah, dengan adanya teknologi saat ini, orang harusnya sebagai konsumen informasi, tetapi malah sebagai produsen informasi," katanya.

Suko Widodo menyarankan agar OPD selaku sumber informasi berinovasi dalam manyampaikan informasi kepada masyarakat, dengan memanfaatkan teknologi. Sebab, saat ini sudah zamannya gadget.

"Artinya strategi kehumasan mau tidak mau haruslah bermetamorfose ke arah itu," katanya.

Ia juga menyarankan OPD meningkatkan anggaran komunikasi. "Karena hampir semua lembaga yang maju, maka komunikasi itu yang ditonjolkan," paparnya.

Suko Widodo juga menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Seluruh badan publik harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya melalui keterbukaan informasi dan membuka saluran partisipasi bagi masyarakat.

"Media pemerintah juga wajib mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Hal itu juga yang harus dilakukan Pemkot Madiun," katanya.

Karena itu, ia mengamini apa yang disampaikan oleh Wali Kota Maidi terkait transparansi di semua jajaran organisasi perangkat daerahnya (OPD). "Informasi yang disajikan pemerintahan juga wajib bersifat transparan. Apalagi di era digital saat ini, masyarakat juga semakin kritis," katanya. (adv/dro/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News