TINJAU: BHS didampingi PPLS meninjau tanggul lumpur Lapindo, Rabu (14/4/2021). foto: MUSTAIN/ BANGSAONLINE
Dan hingga kini, bencana masih berlangsung karena semburan lumpur masih terjadi, sekitar 100 ribu meter kubik per hari. "Sehingga harus ada sistem keselamatan yang dikelola oleh badan penanggulangan bencana," urai BHS.
Ia meminta pemerintah agar menyiapkan mitigasi bencana tersebut karena bencana Lumpur Lapindo masih berlangsung. "Harus ada early warning system (peringatan dini), misalnya ada sirine-sirine yang ditempatkan di desa-desa sekitar wilayah ini," katanya.
Selain itu masyarakat juga perlu diberikan pelatihan bagaimana cara menyelamatkan diri saat bencana terjadi. "Ini yang harus segera dilakukan Pemkab Sidoarjo dan pemerintah pusat agar menempatkan petugas BNPB dan Basarnas di wilayah sekitar Lumpur Lapindo sebagai antisipasi menyelamatkan warga Sidoarjo," tandas BHS.
Sementara itu, Kabag TU PPLS, Hikmad Batara Reza menyatakan, setelah terjadi gempa di Malang, pihaknya langsung melakukan pengecekan dengan Ground Penetrating Radar (GPR) terhadap kondisi tanggul dan sesar yang ada di Lumpur Lapindo.
Dan hasilnya tidak terpengaruh oleh gempa tersebut. Kondisi semua titik tanggul tetap sama dengan kondisi sebelum terjadinya gempa di Malang itu.
Sementara soal mitigasi bencana, Hikmad menjelaskan, pihaknya telah menginisasi adanya Rencana Tindak Darurat (RTD) sejak tahun 2018 lalu. Di mana RTD itu butuh dukungan dari BNPB daerah maupun pusat.
"Kita sudah ada (RTD), tinggal legalitas (disetujui) Pak Bupati (Bupati Sidoarjo). Dan setelah dilegalkan bupati, nanti bisa diterapkan sewaktu-waktu terjadi bencana," tandas Hikmad saat mendampingi BHS meninjau tanggul Lumpur Lapindo. (sta/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
