Dinilai Kurang Transparan, Proses Pembentukan Panitia Pilkades Jember Akan Dikawal Langsung DPRD

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Komisi A DPRD Jember akan terjun langsung untuk mengawal proses pembentukan panitia pemilihan kepala desa. Hal ini dilakukan lantaran adanya beberapa desa yang dinilai kurang transparan dalam proses pembentukan panitia pemilihan kepala desa, yakni tanpa melakukan sosialisasi terlebih dahulu, sehingga masyarakat menjadi tidak tahu.

"Proses pemilihan panitia kepala desa ini sudah menjadi atensi Komisi A, sebab ada beberapa desa yang infonya masuk ke kami, karena masyarakat tidak tahu-menahu adanya panitia pemilihan," kata Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni, Selasa (4/5/2021).

Seharusnya, kata Tabroni, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember proaktif mengawasi proses pelaksanaan pilkades. "DPMD Jember harus tahu atau turun langsung untuk mengawasi prosesnya," katanya.

Jika masih ada masalah, Komisi A DPRD Jember akan meminta kepada DPMD untuk menginstruksikan desa yang dirasa tidak sesuai mekanisme untuk mengulang proses pembentukan panitia pilkades.

"Kami minta DPMD segera mengambil langkah, agar masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan pilkades. Kalau masih ada yang tidak sesuai aturan, kami minta untuk diproses ulang dari awal," tegas Politikus PDI Perjuangan tersebut.

Diketahui, total anggaran yang disiapkan oleh pemerintah yang bersumber dari APBD untuk masing-masing desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa sebesar Rp150 juta.

"Pemerintah telah menganggarkan sekitar 150 juta per desa, tetapi ini masih akan kami sesuaikan lagi. Anggaran sebesar itu akan kami sesuaikan lagi dengan jumlah pemilih yang ada di daerah tersebut," ungkapnya.

Sebagai informasi, pada bulan Agustus 2021 mendatang, ada sekitar 59 desa di Kabupaten Jember akan menggelar pelaksanaan pilkades serentak. (yud/zar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News