Pembangunan Infrastruktur di Bangkalan Rendah Karena Boros Belanja untuk Pegawai

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Minimnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bangkalan akibat Pemkab Bangkalan terlalu boros untuk membelanjakan APBD hanya untuk kebutuhan pengawai. Pemkab Bangkalan menghabiskan belanja untuk pegawai di atas 50 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (24/5) lalu.

"Rata rata APBD-nya hanya untuk bayar gaji. Ada 30 Pemda yang APBD digunakan belanja pegawai di atas 50 persen, Kabupaten Bangkalan menjadi kabupaten dengan belanja pegawai paling tinggi," jelas Sri Mulyani.

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, besarnya belanja pegawai berdampak terhadap pembangunan infrastruktur akan lebih rendah. Bahkan tingginya belanja untuk pegawai berdampak terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi tidak maksimal.

Sementara, terendah penggunaan APBD untuk belanja pegawai adalah Kabupaten Berau, yakni 22 persen. Sementara 189 kabupaten lainnya di bawah 35,3 persen. Untuk kota paling tinggi adalah Kota Siiantar, 47,6 persen, dan yang terendah adalah Kota Blitar hanya 27 persen APBD-nya buat belanja pegawai.

Sedangkan untuk tingkat provinsi, penggunaan belanja pegawai rata-rata 27,6 persen. Ada 14 provinsi yang belaja pegawainya di bawah 27 persen. Mayoritas di atas rata-rata. Bahkan, Provinsi Bangka Belitung di atas 35 persen APBD-nya untuk pegawai. Sedangkan provinsi terendah yang menggunakan APBD untuk pegawai adalah Jawa Barat, sebesar 21,4 persen. (uzi/ns)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News