Warga Perumahan Pondok Mutiara Harum dan Mutiara Regency saat memasang banner penolakan pembangunan Perumahan Mutiara City.
"Bisa dibayangkan bagaimana nanti macetnya wilayah kami. Karena di Mutiara City ada sekitar 700 rumah ditambah dengan tower apartemen. Tentunya akan menjadi permasalahan baru lagi," tegasnya.
Ia khawatir akan terjadi penumpukan kendaraan yang lalu lalang apabila jalan utamanya digunakan pula oleh Mutiara City. "Perumahan sebesar Mutiara City harusnya memiliki akses masuknya sendiri, tidak menumpang pada jalan utama Pondok Mutiara Harum atau Mutiara Regency," tambahnya.
Penolakan warga itu sebelumnya sudah dimediasi oleh Pj. Bupati Sidoarjo, Hudiyono. Di hadapan mereka, Cak Hud, sapaan akrab Hudiyono, memerintahkan pejabat Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang untuk membuka site plan pembangunan Mutiara City.
Dalam site plan yang dikeluarkan pada tahun 2019, rencana akses masuk Mutiara City bukan melalui Mutiara Regency, melainkan melalui Jati Selatan.
Dalam audiensi di pendopo beberapa waktu lalu, Cak Hud juga menyinggung terkait rencana pengembang Mutiara City. Di mana akan mengubah rencana akses masuk perumahannya menjadi lewat jalan di kompleks Perumahan Pondok Mutiara Harum dan Mutiara Regency, Pemkab Sidoarjo belum mengeluarkan izin Amdalalinnya.
Selain itu, di site plan tahun 2019, Mutiara City berencana membangun 500-an unit rumah, tanpa tower apartemen. Pemkab juga akan membantu masalah warga di sana dengan memanggil kedua belah pihak, warga, dan pengembang.
Sebelumnya, pembangunan Mutiara City ini juga menuai protes dari warga Desa Sidodadi pada bulan Oktober 2020 lalu. Pasalnya, truk material yang melintasi wilayah desa dinilai sangat mengganggu warga. (cat/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
