Kerabat Sumai memprotes putusan MA atas tanahnya. foto: YUDI EP/ BANGSAONLINE
Ihwal kisah ini bermula kasus sengketa sejak 2016 lalu. Berbagai upaya sudah dilakukan Sumai, termasuk sampai tingkat banding hingga kasasi, namun pengadilan tetap memutuskan berpedoman pada Letter C yang menjadi alat bukti Wuliyono dan kawan-kawan. Bahkan, di tingkat kasasi ternyata keputusan dikembalikan kepada Pengadilan Negeri Mojokerto, alias kasasi ditolak.
"Bagaimana bisa pemilik sah sertifikat tanah kalah di pengadilan terhadap pemilik bukti hanya berupa Letter C. Kalau seperti itu berarti Letter C lebih kuat secara hukum daripada sertifikat tanah," sindirnya.
Karenanya, Sumai berharap kepada Presiden RI, Joko Widodo agar memberi bantuan atas ketidakadilan yang dialaminya.
"Padahal pak presiden pernah bilang sertifikat tanah itu bukti yang kuat. Tapi faktanya ternyata ketika digugat kalah dengan bukti Letter C," tuturnya.
Sementara itu, Panitera Muda Pengadilan Negeri Mojokerto, Syakur mengatakan bahwa pihak yang tidak terima dengan keputusan eksekusi lahan masih bisa melakukan proses-proses hukum berikutnya.
"Kalau merasa tidak terima silakan lakukan proses hukum selanjutnya," tuturnya singkat saat memimpin eksekusi lahan. (yep/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
