GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik sepakat mematok anggaran belanja pada APBD tahun 2026 di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mencapai Rp 5 triliun. Sedangkan anggaran pendapatan mencapai Rp 4,5 triliun.
Hal ini diungkapkan Juru Bicara (Jubir) DPRD Gresik Jumanto, S.E., saat menyampaikan laporan badan anggaran (banggar) dan pengambilan keputusan terhadap RPJMD 2021-2026 dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Selasa (10/8/2021).
Baca Juga: Hadiri Haul Bungah, Plt Bupati Gresik Ingatkan Agar Tak Ada Perebutan Kekuasaan
Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ahmad Nurhamim, didampingi Ketua DPRD Much Abdul Qodir, dan Nur Saidah ini, dihadiri Bupati Fandi Ahmad Yani, Wabup Aminatun Habibah, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara virtual.
Proyeksi APBD Rp 5 triliun dan pendapatan Rp 4,5 triliun ini mengalami kenaikan dari proyeksi yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebelumnya. Di mana, para rencana akhir (rankhir) RPJMD 2021-2026 yang diajukan Pemkab Gresik, kekuatan belanja pada APBD tahun 2026 diproyeksikan Rp 4 triliun. Sementara proyeksi pendapatan daerah (PD) Rp 3,821 triliun.
"Jadi, dari rapat finalisasi kami, baik melalui alat kelengkapan DPRD (AKD) maupun badan anggaran (banggar), proyek kekuatan APBD dan belanja di tahun 2026 kita naikkan. Tentunya berdasarkan sejumlah pertimbangan logis," ucap Jumanto.
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
Dijelaskan Ketua Komisi I dari Fraksi PDIP ini, pertimbangan meningkatkan proyeksi APBD itu antara lain karena Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik sudah disahkan. "Sehingga, akan banyak investasi masuk ke Gresik, yang akan berdampak positif pada pendapatan," bebernya.
Pada kesempatan ini, Jumanto juga memberikan kritik konstruktif agar ditindaklanjuti oleh Pemerintah Gresik Baru di bawah kepemimpinan Bupati Fandi Akhmad Yani dan Wabup Aminatun Habibah.
Di antaranya di sektor pendidikan. Dinas pendidikan harus memvalidasi sekolah-sekolah yang rusak dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 dengan menunjuk konsultan untuk mengetahui kebutuhan perbaikan, baik SD maupun SMP. "Sehingga, diketahui besaran anggaran yang diperlukan," urainya.
Baca Juga: Di Ponpes Tanbihul Ghofilin, Plt Bupati Gresik Sosialisasikan Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak
Pihaknya juga meminta pemkab membuat grand design meningkatkan insentif guru tidak tetap (GTT) non sertifikasi, baik sekolah negeri maupun swasta.
"Untuk dinas kesehatan, DPRD minta persentase pengurangan balita stunting target tahun 2026 dari 12 persen menjadi 10 persen," pungkasnya.
Sementara bupati menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD dan semua pihak yang telah berperan dan memberikan kontribusi dan partisipasi aktif terhadap proses penyusunan RPJMD 2021-2026 hingga pengambilan keputusan.
Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024
"Saya ucapkan terima kasih atas kerja samanya untuk Pemerintahan Gresik Baru," katanya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News