PEDULI UMKM: Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengunjungi Pasar Porong, Jumat (13/8/2021). foto istimewa
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) banyak yang terpuruk akibat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Bahkan sejumlah pelaku UMKM di kawasan Tanggulangin Sidoarjo sempat mengibarkan bendera putih beberapa hari lalu.
Kondisi itu pun memantik perhatian Bambang Haryo Soekartono (BHS). Politisi Partai Gerindra ini pun meminta Pemkab Sidoarjo agar mengambil sejumlah langkah untuk membantu UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.
Baca Juga: Pilkada Sidoarajo, BHS Masuk Tim Pemenangan Subandi-Mimik, Adam Rusydi Jadi Ketua Tim
Langkah itu, pertama, pemberian bantuan sosial (bansos) juga diprioritaskan untuk UMKM yang terdampak Covid-19. "Yang kedua memberikan bantuan permodalan melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat)," cetus BHS saat mengunjungi Pasar Porong, Jumat (13/8/2021).
Saat kunjungan ke Pasar Porong dalam rangka memperingati Hari UMKM Nasional 12 Agustus itu, Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra itu pun mendesak agar dana KUR saat pandemi Covid-19 dicairkan ke masyarakat.
"Mereka (UMKM) akan kesulitan melaksanakan (aktivitas) tanpa tambahan modal, sehingga bisa terpaksa pakai rentenir. Kalau pakai rentenir, mati semua, karena bunganya di atas 22,5 persen," tutur BHS.
Baca Juga: Upacara HUT ke-79 RI Bersama Masyarakat, BHS Gelorakan Semangat Nasionalisme
Kata BHS, Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Sidoarjo yang notabene Bupati Sidoarjo, harus memberikan penekanan kepada bank milik pemkab maupun bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), agar segera mengucurkan bantuan KUR ke UMKM di Sidoarjo.
"Terus terang saya sedih. Ternyata begitu kita cek di wilayah Porong ini, belum ada bansos maupun bantuan dana KUR untuk pedagang UMKM," ungkap mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 ini.
Tak hanya itu, BHS juga meminta pemkab agar memberikan prioritas terhadap para pedagang pasar yang termasuk UMKM, mendapatkan vaksin. Sebab pedagang pasar maupun UMKM lainnya, banyak berinteraksi dengan publik.
Baca Juga: Tuntas Perbaiki 368 RTLH, Pemkab Sidoarjo Siapkan Perbaikan Sisa 740 Rumah Lainnya
"Mereka (pedagang pasar dan pelaku UMKM lainnya), melakukan tawar menawar dan sebagainya. Maka mestinya pedagang UMKM ini dapat prioritas untuk divaksin," tandas BHS.
Ditegaskan BHS, satu pedagang pasar, bisa melayani ribuan pelanggan. Sehingga jika pedagang itu terpapar Covid-19, maka ribuan pelanggannya juga bisa tertular Covid-19. "Dan vaksinnya juga yang berkualitas. Kalau bisa sama dengan yang diberikan ke nakes," harapnya.
BHS menambahkan, pihaknya berharap Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo terus ikut berjuang untuk UMKM. Katanya, UMKM itu sebagai ujung tombak perekomian nasional. Sebab 62 persen perekonomian Indonesia itu ditopang oleh UMKM. Dan 97 persen tenaga kerja di Indonesia dari sektor UMKM.
Baca Juga: Waspadai Pinjol, Indah Kurnia Ajak Pelaku UMKM Bijak Atur Keuangan
Sementara itu, Sekretaris DPC Partai Gerindra Sidoarjo, Moch Sujayadi mengatakan, pihaknya juga menerima laporan soal banyak warga yang tidak menerima bansos dari Pemkab Sidoarjo. Termasuk sejumlah pedagang di Pasar Porong.
"Mestinya bansos itu juga hak semua masyarakat dan tidak pakai syarat hasil tes PCR. Sebab anggaranya sudah ada. Bahkan sudah me-recofusing anggaran untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19," ungkapnya.
Sujayadi pun berharap jika ada warga yang belum mendapatkan bansos, bisa melapor ke kantor DPC Partai Gerindra Sidoarjo maupun melalui pengurus di tingkat kecamatan dan desa. "Kami akan menindaklanjuti aspirasi itu," tegasnya saat mendampingi BHS blusukan ke Pasar Porong. (sta/ian)
Baca Juga: Sempat Sepi Beberapa Tahun, Aktivitas Perdagangan di Gempol Plaza Mulai Menggeliat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
