PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Tak kunjung digulirkannya ratusan program pembangunan infrastruktur di beberapa OPD Pemkab Pasuruan yang belakangan disoroti aktivis LSM, mendapat tanggapan Ketua Komisi III DPRD Pasuruan, Syaifullah Damanhuri.
Dikonfirmasi BANGSAONLINE.com usai rapat banmus Senin (16/08) siang tadi, politikus PPP ini menuturkan bahwa keterlambatan realisasi ratusan proyek di beberapa OPD tersebut disebabkan adanya refocusing anggaran. Sehingga, usulan pembangunan baik yang melalui E-Pokir DPRD maupun yang dari eksekutif secara otomatis harus melakukan penyesuaian.
Baca Juga: Kinerja Buruk, Kepala Desa Kawisrejo Pasuruan Didesak Mundur
"Contoh untuk dinas bina marga sudah kita rapatkan. Pada intinya memang perlu dilakukan refocusing lantaran ada defisit mata anggaran, sehingga perlu dilakukan penyesuaian," jelasnya.
Untuk menutupi defisit anggaran tersebut, lanjut Syaifulloh Damanhuri, tiap-tiap usulan program dilakukan pengurangan anggaran sekitar 20-24 persen dari nilai pagu. "Ini sudah disampaikan ke masing-masing pimpinan fraksi," jelasnya.
Terpisah, Ketua LSM Format Ismail Meky menilai bahwa tak kunjung digulirkannya proyek-proyek yang ada di mitra Komisi III seperti dinas perkim, dinas sumberdaya air, karena ada ego sektoral dan kebuntuan komunikasi antara eksekutif dan legislatif. Menurut Syaifullah, molornya program pembangunan tak hanya menyebabkan rendahnya serapan anggaran, tapi juga berdampak terhadap masyarakat Kabupaten Pasuruan.
Baca Juga: Tak Dukung Lingkungan Hidup, Lujeng Pertanyakan Visi 2 Paslon Pilbup Pasuruan 2024
"Kenapa di OPD lain seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan sudah di-lauching, tapi di dinas teknis kok belum, ini patut dipertanyakan," cetus Meky.
Meky berharap, program-program pembangunan itu bisa segera digulirkan demi kepentingan masyarakat, serta membuka lapangan kerja. (*/bib/par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News