Audiensi Komisi III DPRD Pasuruan dengan OPD dan puluhan aktivis LSM.
Diketahui dalam audiensi itu, Syaifullah Damanhuri mengatakan bahwa Komisi III menjamin tidak akan melakukan intervensi di proses refocusing, karena itu murni wewenang dinas teknis. "Kita tidak pernah intervensi, semua wewenang dinas untuk mengatur maupun penentuan rekanan (penggarap proyek)," katanya.
Namun, politikus PPP ini mengakui dalam rapat kerja dengan OPD yang menjadi mitra komisi III, disepakati tidak akan ada pengurangan titik paket usulan pembangunan. Melainkan, pengurangan anggaran di tiap paket yang besarannya mencapai 25-30 persen dari nilai pagu.
Terpisah, Kepala Dinas Sumber Daya Air Tata Ruang Ir. Misbah Zunib menuturkan imbas refocusing anggaran sebesar 11 persen, maka APBD mengalami defisit anggaran sekitar 250 miliar. "Untuk menutupinya, maka belanja langsung (proyek pembangunan) dan belanja lainnya di 3 dinas teknis harus dipangkas," katanya.
"Di Dinas Sumberdaya Air anggaran proyek DAU sebsar Rp17 miliar juga dilakukan pemangkasan 11 persen, untuk Dinas Bina Marga (juga dipangkas) Rp170 miliar," jelas mantan Plt Sekda ini.
Terkait ratusan proyek pembangunan yang tak kunjung digulirkan, menurut Sekretaris DPU Bina Marga Eko Bagus, lantaran masih dilakukan penyesuaian guna menutupi defisit anggaran.
"Untuk program yang dibiayai DAK dan PHJD sudah digulirkan. Kalau untuk sumber dana DAU sebagian kecil sudah berjalan," kata Eko Bagus. (*/bib/par)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
