Fraksi DPRD Gresik Minta Penyertaan Modal Perumda Rp 113 M Dibuktikan Fakta Fisik

Fraksi DPRD Gresik Minta Penyertaan Modal Perumda Rp 113 M Dibuktikan Fakta Fisik DPRD Gresik menggelar paripurna PU Fraksi terhadap raperda prakarsa eksekutif. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE.com

Syaikhu juga menyoroti tingkat kebocoran air pada yang telah mendekati angka 40%. Padahal, berdasarkan peraturan Kementerian PUPR, batas toleransi kehilangan air adalah 15% s/d 20%.

"Oleh karena itu, kami mohon penjelasan di mana saja letak titik-titik kebocoran tersebut, dan langkah-langkah apa saja yang sudah diambil untuk menekan kebocoran tersebut," bebernya.

FPKB juga ragu melihat manajemen keuangan yang lemah. Karena itu, harus bisa menyampaikan langkah strategis untuk mengatasi tunggakan yang belum tertagih, dan juga masalah tunggakan pembelian air pada pihak ketiga yang belum terbayar.

"FPKB juga berharap agar pada pembahasan panitia khusus (pansus) tentang penyertaan modal nanti tertuang penjelasan detail, tidak hanya secara nominal kuantitatif, namun juga secara teknis dan kualitatif agar modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat sepenuhnya mengatasi kebocoran air, dan mengatasi keluhan masyarakat tentang buruknya manajemen pelayanan yang terjadi selama ini," pungkasnya.

Senada, Lusi Kustianah, juru bicara Fraksi Golkar, meminta merinci penggunaan dari penyertaan modal sebesar Rp 113 miliar. Di antaranya, rincian anggaran untuk perbaikan infrastruktur berupa perbaikan pipa aus atau bocor.

"Di mana fakta fisik pipa di titik-titik bocor tersebut. Hal ini sangat penting agar kejadian manipulasi pipa aus diganti pipa bekas tidak terjadi di kemudian hari," katanya.

Kemudian, pembangunan tandon air (reservoir) yang menelan biaya Rp 7 miliar di Bunder perlu kajian secara mendalam agar sesuai dengan yang direncanakan. "Fraksi Golkar minta disertakan siteplan dari rencana tersebut," jelasnya.

Fraksi Golar juga meminta penyertaan modal Rp 113 miliar diserap sesuai batas waktu yang ditentukan. "Jangan sampai terulang seperti penyertaan modal sebesar Rp 25 miliar di tahun 2019. Target distribusi air bersih tidak terealisasi sampai detik ini," terangnya.

"Fraksi Golkar juga minta dijelaskan skema distribusi air bersih ke pelanggan dengan penyertaan modal yang diajukan tahun 2021," imbuhnya.

Sementara jubir Fraksi PDIP, Jumanto, menyoroti keuangan yang sering merugi. Ia mempertanyakan perlunya penyesuaian tarif, sehingga bisa menutup kerugian terhadap biaya produksi.

"Fraksi PDIP juga perlu menanyakan kembali terkait instalasi pipa mana saja yang perlu dilakukan peremajaan untuk mengatasi tingkat kebocoran air yang mencapai 40 persen. Di mana saja titik-titik fisiknya," pungkasnya. (hud)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO