Para guru dan tenaga kependidikan honorer nonkategori saat audiensi dengan Komisi IV DPRD Pasuruan.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan guru dan tenaga kependidikan honorer non kategori di Kabupaten Pasuruan menggelar audiensi dengan Komisi IV DPRD setempat, Rabu (22/09). Kedatangan mereka untuk meminta para wakil rakyat membantu para pendidik yang telah mengikuti ujian P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), agar bisa diluluskan.
Permintaan dukungan ini dilakukan setelah mengetahui banyaknya rekan mereka yang tidak bisa memenuhi passing grade, karena materi ujian dianggap terlalu berat dan di luar prediksi.
Baca Juga: Dua Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Resmi Dilantik Gantikan Rusdi dan Shobih
"Kami meminta kepada para wakil rakyat kami di Komisi IV dan juga dinas pendidikan melalui surat terbuka ke Kemendikbud, agar ada penambahan afirmasi (tambahan nilai)," jelas Muhammad Yudha, koordinator para guru dan tenaga kependidikan honorer non kategori.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Ninuk Ida Suryani saat dikonfirmasi BANGSAONLINE.com menjelaskan bahwa rekrutmen P3K merupakan wewenang mutlak dari pemerintah pusat. Sedangkan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim hanya ditugasi sebagai panitia seleksi.
"Jadi tak satu pun pegawai dinas pendidikan ikut dalam proses ujian. Semua ditangani oleh pusat," jelasnya.
Baca Juga: Ning Mila Siap Perjuangkan Aspirasi Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat
Sementara fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Pasurun saat pelaksanaan ujian P3K tanggal 13-17 September lalu, hanya sebatas monitoring. Meski demikian, ia mengimbau para guru honorer tidak khawatir berlebihan, khususnya bagi yang belum lulus.
Menurutnya, para guru honorer masih punya peluang untuk ikut tes P3K di tahap kedua. "Para guru masih ada kesempatan untuk ikut ujian di tahap kedua," tambahnya.
Terpisah Sekretaris Komisi IV DPRD Pasuruan, Muhammad Zaeni berjanji akan memperjuangkan aspirasi para guru honorer melalui jalur politis, dengan berkirim surat resmi kepada pimpinan partai di pusat.
Baca Juga: AKD DPRD Pasuruan 2024-2029 Resmi Terbentuk, Gerindra Tak Kebagian Kursi
"Kita akan mendukung secara politis melalui surat terbuka. Harapannya ada kebijakan khusus dari Kemendikbud bagi mereka yang tidak memenuhi passing grade, bisa ditambah afirmasi. Pasalnya perjuangan mereka dalam mengabdi di dunia pendidikan rata-rata di atas 10 – 15 tahun," jelas politikus PKS ini. (*/bib/par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
