SUMENEP (BangsaOnline) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menolak penambahan anggaran proyek pembangunan pelabuhan rakyat (pelra) di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget. Akibatnya, pembangunan pelabuhan yang sudah menghabiskan dana miliaran rupiah terancam jalan ditempat.
"Beberapa waktu lalu kami mengajukan alokasi dana untuk dimasukkan dalam rencana anggaran keuangan (RAK) tahun 2016 mendatang. Namun penambahan itu ditolak oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut. Katanya, semestinya pembangunan itu dibiayai badan usaha bukan pemerintah," kata Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kalianget Bambang Arifin.
Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN
Meski usahanya ditolak, namun tetap semangat untuk melanjutkan pembangunan tersebut. Salah satu upaya yang akan dilakukan, yakni akan menjalin kerjasama dengan PT Pelindo (persero).
"Dua minggu yang lalu kami mencoba berkomonikasi dengan dengan direksi PT Pelindo cabang Gersik. Itu kami lakukan untuk membicarakan persoalan pembangunan pelra," terang dia.
PT Pelindo merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Alhamdulillah, upaya kami disambut baik. Hanya saja PT Pelindo masih belum bisa memberikan kepastian. Karena masih dalam tahap pengkajian lebih dalam," terang dia.
Baca Juga: Pemprov Jatim Sabet Sertifikasi 13 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kemenbud
Lebih lanjut Bambang mengatakan, jika kerjsama dengan PT Pelindio tidak berhasil, dirinya akan mencari perusahaan lain. Termasuk perusahaan milik daerah yang memang memungkinkan.
”Kalau memang ada BUMD yang bisa kami ajak kerja sama itu bisa kami lakukan. Namun, pertanyaanya apakah ada, sebab dana yang dibutuhkan sangat besar,” katanya.
Untuk merampungkan pembangunan pelabuhan tersebut dibutuhan dana yang tidak sedikit. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukannya dana yang dibutuhkan untuk pembangunan pelabuhan itu mencapai Rp 32 miliar. Meski dana yang dibutuhkan cukup besar, dia berkeinginan untuk tetap meklanjutkannya.
Baca Juga: Di Rakor GTRA Kanwil BPN Jatim, Adhy Karyono Optimistis Regulasi Baru Jadi Solusi Atasi Mafia Tanah
Sebab, jika pembangunan pelabuhan itu dihentikan maka pemerintah akan mengalami kerugian yang sangat besar. Sebab, sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan dana hingga miliaran rupiah. Dikatakan, berdasarkan catatannya pembangunan pelabuhan itu sudah menghabiskan dana sekitar 10 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
