Soal Muktamar NU, Kiai Asep Minta Panitia dan PBNU Tangkap Pesan Presiden

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim, MA menyambut baik sikap tegas Presiden Jokowi yang memperingatkan semua kepala daerah agar mengatur dan mengelola natal dan tahun baru (Nataru) dengan baik sehingga tak terjadi kerumunan. Bahkan Presiden Jokowi meniadakan cuti bersama untuk menjaga kondisivitas bangsa agar terjaga dari serangan pandemic gelombang ketiga.

Menurut Kiai Asep Saifuddin Chalim, pernyataan Presiden Jokowi itu seharusnya ditangkap secara arif oleh PBNU, terutama Panitia Muktamar NU. Pernyataan Presiden Jokowi itu, kata Kiai Asep, mengandung pesan tersirat.

Artinya, tidak hanya ditujukan kepada acara natal dan tahun baru, tapi juga kepada semua elemen bangsa, termasuk panitia muktamar NU. Sebab Muktamar NU ke-34 bakal digelar pada 23-25 Desember 2021. Yaitu berbarengan dengan natal dan tahun baru,

“Ya, saya kira (Muktamar NU) memang lebih baik diundur. Untuk menjaga nama baik NU,” kata Kiai Asep Saifuddin Chalim, Pendiri dan Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya dan Pacet Mojokerto Jawa Timur, kepada BANGSAONLINE.com usai acara salat malam, istighatsah dan doa bersama untuk bangsa, tadi malam (Kamis/28/10/2021).

(Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim, MA. Foto: mma/bangsaonline.com)

Acara salat malam itu digelar di kediaman Neng Imah, salah seorang putrinya, di lingkungan Pondok Pesantren Amanatul Ummah Jalan Siwalankerto Utara Surabaya. Salat malam itu digelar Kiai Asep bersama kiai secara terbatas tiap malam Jumat selama PPKM untuk membantu penanganan Covid-19 secara spiritual.

Kiai Asep minta agar semua pihak, terutama pengurus NU, lebih mengutamakan kemashalatan umat dan bangsa, di samping juga menjaga nama baik NU.

“Jangan sampai (Muktamar NU) mencoreng nama NU. Bayangkan, dengan kerumunan massa yang besar lalu terjadi covid, MU atau varian lain. Dari pada mencoreng nama NU, lebih baik diundur,” tegas putra KH Abdul Chalim, salah seorang pendiri NU yang memiliki 12.000 santri itu.

Kiai miliarder tapi dermawan itu mengaku tak setuju jika Muktamar NU digelar secara virtual karena akan menghilangkan kultur dan ruh NU itu sendiri.

“Yang namanya Muktamar NU pasti selalu dipadati warga NU. Karena mereka ingin terlibat dan itu sudah menjadi kekhasan dan kultur NU dari muktamar ke muktamar,” kata Kiai Asep yang kini sibuk merealisasikan obsesinya untuk mendirikan International University dengan lahan dua kilometer.

(Para kiai mengikuti salat malam yang dipimpin Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim, MA tiap Kamis malam Jumat. Salat malam itu dilakukan untuk membantu penangan Covid-19 dan berbagai variannya secara spiritual. Foto: mma/bangsaonline.com)

Kiai Asep berharap para kiai, habaib, ulama, terutama pengurus NU sabar, bisa mengendalikan diri serta bisa menjadi teladan yang baik bagi anak bangsa. Sebab jika memaksakan ego dengan menggelar Muktamar NU di tengah kondisi seperti ini bisa menimbukana efek kurang baik.

Seprti diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan peringatan keras kepada semua kepala daerah agar natal dan tahun baru (Nataru) diatur dan masyarakat tak keluar rumah sehingga tak menimbulkan kerumunan.

"Saya minta betul-betul agar dikelola, diatur, sehingga natal dan tahun baru ini berjalan dengan tidak ada kerumunan," kata Presiden ketika memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Indonesia secara virtual di Istana Merdeka Jakarta, Senin, 25 Oktober 2021.

Presiden asal Solo itu mengutip hasil survei. Menurut dia, setidaknya ada 19,9 juta masyarakat yang berniat mudik pada momen libur Natal dan tahun baru.

"Inilah yang harus kita antisipasi, semua provinsi, semua kabupaten dan kota harus mengingatkan warganya agar natal dan tahun baru ini lebih baik tidak bepergian ke mana-mana," kata Jokowi sembari mengatakan bahwa hampir semua epidemiolog takut bahwa natal dan tahun Baru akan memicu munculnya pandemic gelombang ketiga.

Pemerintah juga mengeluarkan serangkaian aturan agar akhir Desember 2021 itu tak terjadi kerumunan. Diantaranya menghapus cuti bersama. Keputusan itu dituangkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Menteri Tenaga Kerja, serta Menteri Agama.

(Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim, MA bersama para nakes saat melakukan vaksinasi di Kampus Institut KH Abdul Chalim, Pacet Mojokerto. foto: mma/ bangsaonline.com)

Saking hati-hatinya, bahkan pemerintah melarang ASN mengambil cuti dengan memanfaatkan momentum hari libur nasional. Hal itu berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi ASN Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021.

Sementara Panitia Muktamar NU mengaku telah melakukan rapat perdana. Keputusannya, Muktamar NU akan digelar secara hybrid (luring dan daring). Muktamar NU akan dilaksanakan di tiga tempat, yaitu Pondok Pesantren Darussa'adah Lampung Tengah, UIN Lampung, dan Universitas Malahayati. Dalam pelaksanaan muktamar pihak panitia akan terus mengawasi protokol kesehatan dari seluruh peserta yang hadir.

Rapat panitia itu dipimpin Ketua Steering Committee (SC) Prof KH M Nuh dan Sekretaris SC KH Asrorun Niam Sholeh bersama Ketua Organizing Committee (OC) KH Imam Aziz dan Sekretaris OC KH Syahrizal.

"Salah satu hasil rapatnya adalah, Muktamar tetap dilaksanakan di Lampung dan dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring)," kata Kiai Asrorun melalui pesan tertulis kepada wartawan, Rabu (27/10/2021).

Menurut dia, Muktamar NU ke-34 tetap digelar pada 23-25 Desember 2021.

Asrorun Niam mengatakan bahwa panitia berkomitmen untuk mewujudkan muktamar yang sejuk. Menurut dia, indikator kesuksesan Muktamar NU ke-34, selain sukses penyelenggaraannya, juga sukses terwujudnya kebersamaan serta kontribusi pemikiran untuk mewujudkan kemaslahatan, perkhidmatan NU dalam satu abad kedua.

Seperti diberitakan, dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konbes NU 2021 September, menyepakati beberapa materi yang dibahas pada Muktamar ke-34 mendatang. Yaitu Bahtsul Masail Waqi'iyyah, dan Bahtsul Masail Maudhuiyyah, dan Bahtsul Masail Qanuniyyah.

Bahtsul Masail Waqi'iyyah menyisakan materi tentang cryptocurrency dalam perspektif fiqih Islam. Bahtsul Masail Maudhuiyyah atau tematik menyisakan masalah tentang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Sedangkan Bahtsul Masail Qanuniyyah menyepakati satu masalah yang tidak dibahas dalam Munas Alim Ulama tetapi akan dibahas pada Muktamar mendatang, yaitu Undang-Undang tentang Penodaan Agama.

Pantauan BANGSAONLINE.com, yang kini memanas justru munculnya persaingan kandidat Ketua Umum Tanfidziah PBNU, di samping Rais Aam PBNU. Muncul dua nama untuk Calon Ketua Umum PBNU. Yaitu KH Said Aqil Siroj dan Gus Yahya Staquf. Namun mayoritas para Ketua PWNU dan Ketua PCNU mengaku tak pas terhadap kedua kandidat tersebut. Karena itu, mereka kini sedang sibuk mencari calon atau figur alternatif.

“Selama ini hanya klaim-klaim saja. Meski beredar dukungan dengan tandatangan, tapi itu klaim sepihak karena para kiai yang tanda tangan merasa ditekan dan terpaksa,” kata salah seorang sumber di PWNU Jawa Timur yang juga mengaku ikut tandatangan. (mma)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News