Kajari Sumenep Adi Tyogunawan.
SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Permasalahan hukum tidak harus dengan cara-cara yang formal, tapi bisa salah satunya melalui kegiatan ngopi bareng. Hal ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumenep, Adi Tyogunawan saat kegiatan "Jaksa Menyapa" di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumenep, Jumat (12/11).
"Biasanya kalau orang ngopi itu tidak serius, namun santai. Tapi bisa membicarakan hal yang serius lebih enak, rileks, dan tidak tegang," katanya.
"Dengan ngopi santai bahwa kopi tak pernah memilih siapa yang layak menikmatinya, karena menurut ia, di hadapan kopi semua orang sama. Kira-kira ungkapannya seperti itu, seperti halnya di hadapan hukum kita semua sama, Equality Before The Law," terangnya.
Kegiatan Jaksa Menyapa merupakan program dari Kejaksaan Republik Indonesia, yang oleh Kejari Sumenep dikolaborasi dan disinergikan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Sumenep dan Diskominfo Sumenep.
Hadir dalam acara tersebut, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara luring dengan protokol kesehatan (prokes) dan seluruh camat secara daring.
Kegiatan hari ini merupakan kegiatan yang keenam dan yang sebelumnya sudah dilaksanakan di beberapa sekolah dan kampus di Kabupaten Sumenep.
“Saya sudah beberapa kali ke sekolah-sekolah, yang terakhir kemarin ke Universitas Wiraraja dan acara-acara seperti ini adalah tugas dan wewenang kami untuk memberikan materi hukum kepada seluruh masyarakat," imbuhnya.
Disampaikan bahwa dirinya menyukai kegiatan-kegiatan yang informal, karena lebih pas dan mengena dibandingkan dengan acara yang formal.
“Nah, seperti kali ini awalnya saya jalan sehabis olahraga gini, ke RRI. Lalu ketemu kepala RRI terus ngobrol santai. Lalu saya ke Kominfo dan ketemu sahabat saya Ferdiansyah Tetrajaya. Kita kolaborasi bikin acara edukatif, santai saja," ujarnya.
Meskipun acara berlangsung santai dalam suasana yang mengalir, materi yang disampaikan sangat banyak dan mengena yang di antaranya terkait korupsi, proses pengadaan barang dan jasa terkait keadaan darurat, serta pajak untuk kesejahteraan masyarakat. (aln/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
