MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati didampingi Wabup Muhammad Albarraa, Sekdakab Teguh Gunarko, beserta Plt Inspektur Kabupaten Mojokerto, menekankan agar BK Desa dapat dikelola dengan janji komitmen jauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Arahan itu disampaikan Bupati Ikfina dalam acara “Penandatanganan Pakta Integritas Antara Kepala Desa Penerima BK Desa pada P-APBD 2021”, Selasa (16/11) pagi, di Pendapa Graha Majatama.
BACA JUGA:
- Hari Lingkungan Hidup dan HPSN 2026, Pemkab Mojokerto Perkuat Aksi Kolektif Hadapi Krisis Iklim
- Rangkaian Harjad Kabupaten Mojokerto ke-733, Majapahit Heritage Fun Runq 2026 Diikuti 1.200 Peserta
- Polres Mojokerto Tangkap Residivis Pencurian Minimarket
- BPJS Kesehatan Mojokerto Gelar Skrining Kesehatan di SMAN 1 Sooko
“Kemarin KPK mengumpulkan semua kepala daerah, ketua DPRD, perangkat daerah, melaksanakan rakor memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. Sama seperti pakta integritas yang hari ini kita laksanakan. Saya minta komitmen semua agar menjauhi KKN," pintanya.
"Kami akan terus melakukan monitoring pelaksanaan BK Desa, agar tidak terjadi masalah dengan pendampingan. Ada dari Inspektorat, juga dari aparat penegak hukum (APH). Saya punya kewajiban untuk ngeman-eman panjenengan semua dengan pengawalan tersebut, agar semuanya transparan dan akuntabel,” pesannya.
Ikfina juga menjelaskan alur tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto yang turun akibat pandemi Covid-19. Maka dari itu, harus dilakukan efisiensi sebesar mungkin dengan menentukan skala prioritas.
Hal tersebut adalah bagaimana cara mewujudkan Kabupaten Mojokerto maju, adil, dan makmur melalui dua kerangka besar. Yakni, pembangunan infrastruktur dan peningkatan SDM.
“Tahun 2022 anggaran kita meluncur ke bawah. Namun, kami tetap komitmen membangun dari desa. Kami terus menata anggaran, agar jatah BK Desa bisa tetap terpenuhi. Kami melakukan efisiensi sebesar mungkin, misalnya kegiatan-kegiatan bersifat pengumpulan massa yang bisa diganti dengan daring. Maka dari itu, saya minta tiap kecamatan harus siap ruang command center," jelas Ikfina.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




