KPU Gresik Gandeng KWG Gelar Sosialisasi Partisipasi Pendidikan Pemilih

KPU Gresik Gandeng KWG Gelar Sosialisasi Partisipasi Pendidikan Pemilih KPU Gresik dan KWG saat menggelar sosialisasi partisipasi pendidikan pemilih. Foto: Ist

GRESIK, BANGSAONLINE.com - () diajak berkolaborasi dengan KPU setempat untuk menggelar sosialisasi partisipasi pendidikan pemilih. Komisioner Bidang Sosdiklih, Parmas, dan SDM, Makmun, mengatakan bahwa agenda ini penting dilakukan.

Berdasarkan evaluasi KPU RI, lanjut Makmun, walau tingkat partispasi Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Gresik tinggi (80,8 persen), namun terdapat 4 kecamatan yang pastisipasi pemilihnya terbilang rendah. Yakni, Kecamatan Gresik (65,7 persen), Panceng (71,7 persen), Sangkapura (71,1 persen), dan Tambak (69,9 persen). Kedua kecamatan terakhir berada di Pulau Bawean.

Baca Juga: Tim Pendukung Kotak Kosong Sudah Siapkan Bukti Jelang Sidang Gugatan di MK

"Ke-4 kecamatan ini menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk meningkatkan partisipasi pemilih," ujarnya di Sekretariat , Jumat (3/12).

Ia juga menyebutkan sejumlah desa atau kelurahan di Kecamatan Gresik yang partisipasi pemilihnya masih rendah, seperti Desa Gapura Sukolilo, Kelurahan Sidokumpul, dan Pakelingan.

"Ini wilayah perkotaan. Mengapa terbilang rendah partisipasi pemilihnya? Jelas beda dengan kondisi di Panceng atau Pulau Bawean karena pemilihnya yang merantau ke luar negeri. Makanya, KPU gencarkan sosialisasi, termasuk dengan menggandeng ," paparnya

Baca Juga: Ketua KPU Gresik Beberkan Regulasi dari MK soal Gugatan Pilkada 2024

"Ini termasuk forum strategis, karena membangun kemitraan dengan pilar demokrasi ke empat untuk membantu penyebar luasan informasi dalam memberikan pendidikan pemilih," tuturnya menambahkan.

Sementara itu, Ketua , M Syuhud Almanfaluty, memaparkan soal persiapan para peserta . Ia berujar, partai politik peserta pesta demokrasi bakal menjaring calon legislatif  (caleg) mulai bulan Maret 2022 dan sejumlah partai besar telah menjadwalkan bahwa tahun depan ialah tahapan administrasi untuk .

"Jadi, mereka (partai politik) telah mapping bahwa tahun 2022 urusan caleg, administratif sudah harus klir di 2022. Sehingga, tahun 2023 sudah menyiapkan perang untuk pemilu 2024," kata Syuhud.

Baca Juga: Kuasa Hukum Pendukung Kotak Kosong Pilkada Gresik Sebut Sidang Gugatan di MK Bakal Digelar Januari

Menurut dia, tak beda jauh dengan Pemilu 2019 karena para calon legislatif, presiden, maupun kepala daerah yang lama atau baru bakal memiliki peluang dan tantangan dalam menggaet pemilih. Maka dari itu, lanjut Syuhud, menjaga kepercayaan pemilih agar tak berpaling ke lain hati itu sangat penting dalam menggapai kemenangan, atau keterpilihan dalam pesta demokrasi.

"Banyak kasus yang terjadi di pemilu sebelumnya, para calon imcumbent bisa kalah atau tumbang, baik di pileg, maupun pemilukada. Tapi new comers atau para pendatang baru bisa menang atau terpilih. Padahal, secara modal atau merawat pemilih, incumbent sudah lebih lama. Fakta ini salah satu faktornya, karena calon tak bisa menjaga kepercayaan pemilih," urai Syuhud.

"Pemilih itu bukan benda mati yang bisa dipindah ke mana-mana. Tapi, kalau pemilih sudah enjoy, dan memiliki kepercayaan pada seseorang (figur calon), dia akan sulit berpindah ke orang lain. Tapi, kalau sudah tak memiliki kepercayaan, mohon maaf dikasih apa pun bisa jadi diterima, tapi belum tentu mau memilih karena sudah tak memiliki kepercayaan atau bahkan kekecewaan," kata Syuhud menambahkan. (hud/mar)

Baca Juga: FGD KWG dan Dinkes: Sosialisasi UHC Harus Lebih Digencarkan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO