KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Junaedi Malik, meminta Pemkot Mojokerto memprioritaskan pembangunan berbasis masyarakat. Hal ini untuk memastikan agar pembangunan tepat sasaran, sehingga hasilnya bisa dirasakan masyarakat.
"Pembangunan yang berpihak pada masyarakat itu kan ada dua. Salah satunya adalah musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) yang dilaksanakan eksekutif dan pokir (penyampaian pokok-pokok pikiran) yang seperti kita lakukan sekarang. Itu yang harus diprioritaskan pemerintah," kata Junaedi Malik usai memimpin giat serap aspirasi, Sabtu (11/12) tadi siang.
BACA JUGA:
- Sukses Program Baksos Jilid 1, Pemkot Mojokerto Luncurkan Neo Baksos MAK Jilid 2
- Gercep Atasi Masalah Sampah, Pj Wali Kota Mojokerto Terjunkan 4 Alat Berat dan Mesin Pengeruk
- Penuh Sesak oleh Penumpang, Seorang Pemudik Bus Harapan Jaya Pingsan di Mojokerto
- Pj Wali Kota Mojokerto Gelar Open House dengan Masyarakat dan ASN
Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, jika hal itu dilaksanakan, maka hasil dana miliaran rupiah yang digelontorkan oleh pemerintah tidak akan muspro.
"Hasilnya mengena, sehingga bisa dirasakan masyarakat. Bolehlah pemerintah melaksanakan mega proyek seperti sekarang, tapi pembangunan berbasis kemasyarakatan adalah riil. Itulah yang diperlukan masyarakat," tandasnya.
Karenanya, ia meminta agar pola survei yang dilakukan dinas terkait itu tidak seperlunya. "Banyak usulan kita terutama pembenahan insfrastruktur yang kita usulkan dijawab masih bagus, masih memenuhi standar. Padahal kenyataannya lain. Itu kan ada nomer telepon dari pengusul yang bisa dihubungi sewaktu-waktu," tuturnya.
Junaedi meminta agar mekanisme usulan yang saat ini berjalan dievakuasi. "Harus dievaluasi. Apa gunanya acara serap aspirasi masyarakat seperti ini dilakukan jika tidak dilaksanakan," pungkasnya. (yep/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News