Kendati masuk dalam penjaringan, sambung Nurhamim, keputusan pasangan calon yang bakal Partai Golkar Gresik dalam pilkada, merupakan kewenangan penuh DPP Partai Golkar.
"Tetapi final pasangan calon yang diusung merupakan keputusan di DPP,” tegasnya.
Menurut Nurhamim, DPD Golkar Gresik akan menyerahkan nama-nama yang mendaftar menjadi pasangan calon (paslon) dalam pilkada ke DPP Partai Golkar yang memiliki kekuatan hukum dan diakui oleh pemerintah. Sehingga, DPD Golkar Gresik tidak terlalu mempersoalkan konflik internal yang terjadi di DPP Partai Golkar antara kubu Abu Rizal Bakrie (ARB) dan Agung Laksono (AL).
Lantas bagaimana sikap DPD Golkar Gresik terkait manuver politik yang dilakukan Sambari dan Qosim dengan mengambil formulir pendaftaran calon bupati (Cabup) Gresik dari DPD PPP Gresik?
"SQ ambil formulir di PPP, merupakan hak individual. Monggo saja,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
