Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo. Foto: Ist
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Perubahan posisi struktur pada 1.502 ASN di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) pada akhir tahun lalu diharapkan bisa berjalan efektif, karena salah satu kebutuhannya ialah mengawal terlaksananya APBD Jatim 2022 yang sebelumnya sudah direvisi Kemendagri.
Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo, menyampaikan bahwa penataan organisasi perangkat daerah harus sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Menurut dia, tata kelola birokrasi kini terlalu panjang.
"Saya sepakat dengan penyederhanaan itu. Sehingga penataan bisa miskin struktur, tetapi kaya fungsi," ujarnya, Kamis (6/1).
Ia menuturkan, penataan struktur organisasi dan tata kerja harus dibahas bersama dengan DPRD Jatim dan implementasinya tindak lanjut pada penataan OPD.
"Perkembangan itu harus punya dasar hukum. Apalagi OPD Pemprov tipe A," tuturnya.
Freddy menambahkan, penyederhanaan perangkat organisasi di lingkungan Pemprov Jatim harus sesuai dengan kompentensi.
"Sebagaimana UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara," kata Freddy.
Ia menyebutkan, ASN itu dibentuk karena profesi, sesuai kompetensi keahliannya. Maka dari itu, lanjut Freddy, harus mempertimbangkan rasa keadilan sesuai dengan kebijakan fungsi dan keahlian masing-masing ASN.
"Saya melihat sesuai dengan kompetensinya. Di sini peran DPRD Jatim melakukan fungsi pengawasan," ungkapnya.
Selain itu, ia juga menyinggung posisi Plh Sekdaprov Jatim yang harusnya digantikan menjadi sekda definitif, agar kebijakan yang dilakukan gubernur terkait penataan organisasi tidak melanggar kaidah hukum.
"Setidaknya biar tidak bermasalah di kemudian hari. Jangan melanggar ketentuan perundang-undangan," ucap Freddy.
Sebelumnya, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, melantik 1.502 Eselon 3 dan 4. Gubernur mengambil sumpah/janji dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pertama administrasi serta pengawas Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi, Selasa (27/12).
Khofifah berujar, pelaksanaan sumpah/janji yang diikuti pejabat Pemprov Jatim lainnya juga digelar secara virtual. Ia meminta kepada ASN yang dilantik dengan jabatan baru untuk bisa menjalankan tugasnya penuh tanggung jawab. (mdr/mar)
