FPPP DPRD Jatim: Operasi Pasar Bukan Solusi Utama Atasi Kelangkaan Minyak Goreng

SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPRD Jawa Timur, Achmad Silahuddin angkat bicara terkait kelangkaan minyak goreng. Pihaknya menyayangkan langkah pemerintah yang hanya menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) saja, tanpa menyelesaikan akar persoalannya.

“Kelangkaan minyak goreng di pasaran menjadi tanda tanya rakyat. Negara kita kan produsen dan eksportir CPO (Crude Palm Oil) terbesar di dunia. Kalau sampai langka, tidak masuk akal. Pasti ada yang salah dengan tata niaganya. Ini yang harus ditelusuri,” kata Silahuddin, Selasa (15/2/2022).

Gus Adi, sapaan akrab Achmad Silahuddin itu melanjutkan, selama ini dalam pengendalian harga, pemerintah hanya mengandalkan operasi pasar (OP). Padahal persoalannya bukan hanya itu.

“Seperti minyak goreng perlu ditelusuri langkanya di mana. Stok harus ditelusuri. Apakah langkanya di sisi distributor, di agen, atau di retail/pengecer. Kalau penelusuran itu belum selesai lalu negara mematok HET, bagaimana nasib toko kelontong, warung-warung di kampung-kampung. Ini tentu merugikan pedagang kecil dan UKM," kritiknya.

Putra dari Ketua DPW PPP Jatim Munjidah Wahab itu berharap bisa memperbaiki tata niaga sembako, agar perekonomian berjalan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Kalau ingin menegakkan tata niaga yang baik, lanjut Gus Adi, pemerintah provinsi melalui OPD terkait harus mampu membimbing pedagang kecil atau para UKM agar mereka tidak rugi.

"Misalkan pedagang kecil atau UKM ini diajari cara melakukan antisipasi kerugian. Kalau itu terjadi, rakyat kecil atau UKM terlindungi dengan adanya proses administrasi yang baik dalam proses jual beli,” kata Gus Adi.

Politikus asal Jombang itu menilai, jika setiap jenjang distribusi ada tata niaga yang baik, maka negara pun akan diuntungkan. Sebab ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tergali. Masyarakat dan pedagang juga diuntungkan karena harga stabil dan tidak spekulatif.

“Maka kepada pemerintah diimbau agar ada pengaturan yang baik di setiap jenjang transaksi distribusi. Sampai ke pabrik sebagai produsen. Sebab HET berawal dari HPP (harga pokok produksi) yang ditentukan oleh pabrik,” ujarnya.

"Fraksi PPP DPRD Jatim minta Pemprov Jatim melalui dinas terkait, mengingatkan pentingnya penegakan tata niaga. Operasi pasar bukan solusi utama," pungkasnya. (mdr/ian)