H. Musawwir Ketua Fraksi Keadilan Hati Nurani DPRD Bangkalan.
BANGAKALAN, BANGSAONLINE.com - Ketua Fraksi Keadilan Hati Nurani, H. Musawwir, meminta pimpinan RSUD Bangkalan, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Dinas Kesehatan diganti oleh orang-orang yang lebih mumpuni untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).
Sebab, peningkatan IPM Kabupaten Bangkalan selama 2021 hanya 0,26 poin. Dengan demikian, skor IPM Kabupaten Bangkalan sekarang adalah 64,36, atau menempati peringkat 37 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Baca Juga: Ketua Komisi B DPRD Bangkalan: Pemotongan Kapal Ilegal Berdampak Buruk ke Warga dan PAD
Menurutnya, hal ini tak sebanding dengan anggaran yang digelontorkan pada tahun 2021, mencapai Rp1,229 triliun.
Pernyataan itu disampaikan Musawwir saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi Keadilan Hati Nurani terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangkalan Tahun Anggaran 2021 di Gedung Paripurna DPRD Bangkalan, Selasa (22/3/21).
"Realisasi anggaran TA 2021 tidak efektif, sementara belanja daerah tidak efesien, dan IPM hanya naik 0,26 poin. Maka, pimpinan RSUD Bangkalan, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Dinas Kesehatan dievaluasi, bahkan kalau perlu diganti," cetusnya.
Baca Juga: Peringati HUT ke-493, Pj Bupati Bangkalan Persilakan Investor Masuk ke Kota Dzikir dan Sholawat
Lanjut Musawwir, IPM adalah indikator penting untuk mengukur kualitas hidup. "IPM dibangun dengan tiga dimensi dasar, yaitu umur harapan hidup saat lahir hanya naik 0,04 poin, harapan lama sekolah naik 0,13 poin, dan standar hidup layak 0,73 persen," urainya.
Ia menyampaikan, pada belanja daerah tahun anggaran 2021, bidang kesehatan mendapatkan sebesar 14,05 persen, RSUD sebesar 7,69 persen, dinas kesehatan 6,36 persen, dan dinas pendidikan sebesar 25,41 persen dari APBD.
"Dengan peningkatan anggaran yang besar, seperti dinas pendidikan, hanya mampu menaikkan harapan lama sekolah 0,17 persen. Rata-rata lama sekolah naik sebesar 1,12 persen, dan kesehatan hanya mampu menaikkan 0,06 persen," ungkapnya.
Baca Juga: Beroperasi Lagi Tanpa Izin, Tim Pengawas Pemkab Bangkalan Tutup Sementara Pemotongan Kapal di Kamal
"Oleh sebab itu, kadis pendidikan, pimpinan RSUD dan kadis kesehatan perlu diganti karena tidak menguntungkan bagi masyarakat Bangkalan, mengingat yang membiayai APBD adalah bersumber dari pajak," tukasnya. (uzi/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
