Ketua Panitia Suryadi menyatakan bahwa kegiatan tersebut mengundang 330 kepala desa di 18 kecamatan se-Kabupaten Gresik.
"Intinya halal bihalal sambil ada pembekalan kepala desa dari kejaksaan, inspektorat, dan BPPKAD," katanya.
"Namun, dalam kegiatan itu kami juga mengundang pejabat forkopimda," sambungnya.
Materi yang dibahas dalam kegiatan tersebut salah satunya adalah soal tunggakan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan (PBB2P). Antara lain, tunggakan PBB2P dari tanah kas desa (TKD).
"Untuk PBB2P dari TKD bervariatif. Ada yang Rp100 juta, ada yang sampai Rp1 miliar. Itu tunggakan dari kades atau pemerintah sebelumnya," ungkapnya.
Karena itu, kades penerusnya harus berupaya melunasi karena menjadi tanggung jawab desa.
"Akan kami cicil tunggakan itu. Mungkin satu tahun 20 juta dan seterusnya," tutupnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
