Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Imron Amin (kiri) memukul gong sebagai tanda di-launching-nya Rumah Restorativ Justice Kecamatan Labang, Rabu (25/5/2022).
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan terus membentuk compok bu' rembu' (rumah musyawarah) di seluruh desa se-Kabupaten Bangkalan sebagai rumah restorative justice (RJ). Kali ini, giliran 13 desa di Kecamatan Labang yang me-launching rumah restorative justice, Rabu (25/5/2022)
Launching tersebut dihadiri Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Imron Amin. Ia mengapresiasi pembentukan rumah restorative justice yang digagas kejari dengan slogan compok bu' rembu'.
Baca Juga: Tak Cukup Bukti, Bawaslu Bangkalan Hentikan Kasus Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu
"Dengan RJ mampu menimalisir permasalahan hukum di Bangkalan. Karena semua persoalan tidak harus berujung atau diselesaikan di pengadilan," jelansya saat me-launching rumah restorative justice di Kecamatan Labang, Rabu (25/5)
Ia meminta para kepala desa dan tokoh masyarakat agar dapat berkoordinasi serta bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Bangkalan apabila terdapat permasalahan hukum.
"Dan, kejaksaan harus terus menyosialisaikan rumah restorative justice, agar masyarakat lebih paham terkait RJ," pungkasnya.
Baca Juga: Pj Bupati Bangkalan, Kadispora dan EO Ramai-Ramai Minta Maaf Atas Insiden Pembukaan POPDA Jatim
Kepala Kejari Bangkalan, Chandra Saptadji, menjelaskan fungsi rumah restorative justice sebagai tempat untuk menyelesaikan perkara yang sifatnya ringan secara cepat, tanpa perlu dibawa ke pengadilan. Sehingga, perkara dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah mufakat.
Sementara Kasi Pidum Kejari Bangkalan, Himawan Harianto, menyatakan siap menindaklanjuti arahan Bupati Latif untuk menyosialisasikan rumah restorative justice kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat.
"Sesuai Peraturan Kejaksaan Nomer 15 Tahun 2020, ada tiga hal perkara yang bisa diselesaikan di rumah restorative justice. Pertama, masyarakat yang berperkara adalah belum pernah dihukum. Kedua, tindak pidanannya tidak melebihi lima tahun. Dan ketiga, jika tindak pidana pencurian, kerugiannya tidak boleh lebih dari Rp 2.5 juta," jelasnya.
Baca Juga: Panitia Larang Puluhan Wartawan Masuk ke Acara Pembukaan POPDA dan PAPERDA di Bangkalan
Selain bupati, launching compok bu' rembu' rumah restorative justice juga dihadiri Ketua DPRD Muhammad Fahad, Ketua Komisi D Nurhasana, Dandim Bangkalan, danlanal, Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, Kepala Rutan Bangkalan, kasi pidsus, kasi intel, serta rombongan dari Kejaksaan Negeri Bangkalan. (uzi/mar/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
