Kontroversi Mardani dan Marwah PBNU: Ingat Kasus SDSB Ghaffar Rahman-Kiai Ali Yafie

Kontroversi Mardani dan Marwah PBNU: Ingat Kasus SDSB Ghaffar Rahman-Kiai Ali Yafie Mardani Maming usai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, 2 Juni 2022. Foto: Antara

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Tiga bulan terakhir ini menjadi berita heboh di media. Baik media mainstream maupun media sosial. 

Saya sebut heboh karena paling banyak jadi perhatian publik. Bahkan selalu jadi berita utama. Baik di media cetak, elektronik (TV), maupun online. Apalagi media sosial.

Maklum, dia Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Apalagi terkait kasus dugaan korupsi. Yang kini jadi sorotan publik. Yakni peralihan izin usaha pertambangan (IUP) operasi batu bara tahun 2011.

Kita semua sudah tahu. Dalam sidang pengadilan Tipikor Banjarmasin, Mardani disebut menerima uang Rp 89 miliar. Tapi dia membantah. Lewat pengacaranya.

Peristiwa dugaan korupsi itu terjadi saat Mardani menjadi bupati Kalimantan Selatan (Kalsel). Ketua HIPMI dan ketua DPD PDIP Kalsel itu jadi bupati dua periode: 2010-2015 dan 2015-2020.

Jadi, peristiwa dugaan korupsi itu terjadi jauh sebelum Mardani jadi . Namun justeru karena itulah para kiai dan aktivis NU kini ramai. Baik dalam pertemuan-pertemuan kiai pesantren maupun di grup-grup WhatsApp (WA) yang anggotanya para kiai dan aktivis NU.

"Kenapa ia tiba-tiba jadi pengurus PBNU. Kalau niat mengabdi di NU, kenapa kasusnya tak diselesaikan dulu. Kenapa justru bawa masalah dan jadi beban NU?," tanya para kiai. 

“Siapa Mardani itu? Siapa yang bawa Mardani ke NU,” tanya kiai yang lain. “Apa dia kader NU, kok tiba-tiba jadi ?.”

“Apa sih sumbangsih dia pada NU selama ini?” tanya yang lain.

“NU kan organisasi para kiai, bukan parpol. Bukankah NU banyak kader: kiai, gus, juga pengusaha, NU tulen, tapi tak diakomodasi,” timpal yang lain.

Banyak sekali pertanyaan para kiai. Terutama di grup WA para kiai dan aktivis NU.

(KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Foto: republika)

Diakui atau tidak, kasus Mardani menjadi ujian berat bagi NU. Terutama PBNU. Apalagi terkait kasus dugaan korupsi. Karena itu kini dipertaruhkan.

Memang Mardani belum tentu bersalah. Proses hukum masih berjalan. Dia juga baru sebatas saksi. Bukan tersangka.

Tapi kerugian moral NU sudah sangat besar. Citra NU – terutama PBNU – tercoreng. Semua media - termasuk media-media besar - memberitakan. Berbulan-bulan.

Dan ini dirasakan para kiai. Terutama para kiai yang tulus. Yang menjaga marwah dan nama besar NU. Yang ngeman dan merasa memiliki NU.

Bukankah NU itu milik para kiai dan warga NU? Terutama kiai pesantren. Jadi, NU bukan hanya milik pengurus, termasuk PBNU. Maka wajar, jika kemudian muncul frasa NU kultural dan NU struktural.

Yang perlu diingat, jadi pengurus NU – termasuk PBNU – sangat ditentukan oleh periode. Selesai periodenya, selesai pula kepengurusannya. Termasuk kekuasaannya.

Simak berita selengkapnya ...