Bebani Masyarakat, Anggota Dewan dari PKS Kompak Desak Pemerintah Batalkan Kenaikan Harga BBM

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Sikap menolak kenaikan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh Fraksi PKS DPR RI dengan walkout dari sidang paripurna yang mengagendakan pengambilan keputusan soal RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021, Selasa (6/9) kemarin, juga diikuti legislator di daerah.

Muhammad Zaini, misalnya. Anggota DPRD Pasuruan dari PKS ini menilai kebijakan pemerintah pusat menaikkan BBM bersubsidi sejak 3 September 2022 lalu, kurang tepat dan terkesan terburu-buru. Sebab, Bangsa Indonesia baru saja pulih dari pandemi Covid-19, sehingga pertumbuhan roda perekonomian masih belum stabil.

"Keputusan kenaikan BBM bersubsidi yang dilakukan pemerintah tersebut secara secara langsung berdampak buruk bagi rakyat kecil," jelas politikus asal Bangil ini.

Apalagi, lanjut Zaini, kenaikan harga BBM subsidi juga berdampak pada harga pangan dan tarif transportasi umum yang ikut terkerek naik. Tentu, hal itu sangat membebani masyarakat kecil sehingga berpotensi meningkatkan angka kemiskinan.

Keterangan yang sama disampaikan oleh Najib Setiawan, anggota F-PKS lainnya. Ia meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM.

"Aksi demo penolakan kenaikkan BBM bersubsidi harus direspons cepat oleh pemerintah pusat, karena dampaknya kepada masyarakat kecil," jelas anggota komisi I tersebut. (bib/par/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News