Soal Tambang Liar yang Dilaporkan ke Polisi, Aktivis LSM ini Minta Bupati Situbondo Menghentikan

SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Direktur Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat (LBH GKS Basra), Taufik, berkomitmen untuk terus mengawal laporan-laporan polisi terkait dengan tambang liar. Ia menyadari bahwa hingga saat ini kasus tambang liar itu belum ada perkembangan.

"Laporan kami sejak tahun 2021 hingga saat ini belum ada jawaban signifikan dari polres," kata Taufik kepada HARIAN BANGSA di kantornya, Selasa (13/09/2022)

Baca Juga: KPK Resmi Tahan Bupati dan Kadis PUPP Situbondo dalam Dugaan Korupsi Dana PEN

Taufik tidak mempersoalkan jika telah memenuhi semua unsur persyaratan. "Tidak hanya IUP OP, tapi ada elemen-elemen lainnya yang harus dipenuhi, seperti bagaimana reklamasi, RKAB, dampak lingkungan paska tambang," lanjut Taufik.

Taufik menuturkan bahwa sebelum pelaporan kedua, tambang-tambang itu masih beroperasi.

"Kami memiliki foto-fotonya," jelas Taufik.

Baca Juga: Bupati dan Kadis PUPR Situbondo Mangkir Dipanggil KPK

Ia mengaku telah mengirim surat kepada Bupati Situbondo Karna Suswandi untuk menghentikan tambang-tambang ilegal yang masih beroperasi.

Taufik mendesak Bupati Karna memerintahkan bawahannya untuk melakukan kroscek kembali, bukan malah membiarkannya. "Bupati, setidaknya punya andil terhadap penambangan ini,” kata Taufik.

Taufik berharap tambang-tambang ilegal itu diberhentikan sementara hingga mereka memenuhi semua unsur-unsur perizinannya.

Baca Juga: Bupati Situbondo Terpilih Siap Dimusuhi untuk Kebaikan Birokrasi

"Kami tidak apatis terhadap mereka," ujar Taufik.

Salah seorang penambang yang namanya minta dirahasiakan menyatakan bahwa ada aktivitas penambang ilegal yang masih beroperasi walau tidak mengantongi izin.

"Itu di sebelah lokasi saya masih menambang," katanya. (Syaiful Bahri)

Baca Juga: Harlah ke-52 PPP Situbondo: Transformasi, Menjaga Asa 2029

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News