Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono, saat launching program perlindungan sosial dampak inflasi dan kenaikan BBM.
“Tidak merubah PAK, jadi misalnya ada alokasi beli mobil maka mobilnya speknya yang mobil listrik,” ujarnya.
Jika nantinya telah menggunakan kendaraan listrik, kata Adhy, yang menjadi kebutuhan adalah stasiun pengisian listrik untuk kendaraan. Memang saat ini di Jatim belum banyak. Namun seharusnya itu bisa diatasi dengan pengisian daya dari rumah.
Akan tetapi dengan adanya inpres ini, Pemprov Jatim yakin pengembangan teknologi maupun dukungan infrastruktur demi mendukung kebijakan beralih ke kendaraan listrik akan semakin tersedia. Sebab, akan semakin banyak investor yang memberikan fasilitas khususnya dalam hal charging maupun baterai.
“Tidak harus menunggu charger modern misalnya pakai charger rumahan. Tapi saya yakin kalau sudah ada inpres pasti nanti akan mengikuti investasi ya termasuk yang stasiun pengisian dan seterusnya,” pungkasnya.
Inpres 7/2022 ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju; Sekretaris Kabinet; Kepala Staf Kepresidenan; Jaksa Agung Republik Indonesia; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian; para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; para gubernur; dan para bupati/wali kota.
Dalam Inpres tertanggal 13 September 2022 tersebut, Presiden Jokowi meminta jajarannya melakukan percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. (dev/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
