Antisipasi Peredaran Rokok Ilegal, Satpol PP Madiun Latih Linmas Se-Kecamatan Mejayan

MADIUN, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten Madiun, melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bekerja sama dengan Bea Cukai Madiun, menggelar pelatihan untuk petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) se-Kecamatan Mejayan guna mengantisipasi peredaran rokok dengan pita cukai yang tidak sesuai atau ilegal, Jumat (14/10/2022).

Dalam pelatihan tersebut, para anggota linmas diajarkan cara mengetahui ciri-ciri rokok ilegal. Sehingga, mereka bisa mengetahui, rokok yang dijual adalah rokok ilegal atau bukan.

Baca Juga: KAI Daop 7 Catat Tiket KA Lebaran Masih Tersedia: Manfaatkan Fitur Connecting Train di Access by KAI

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kabupaten Madiun, Danny Yudi Satriawan mengatakan, Linmas harus mengetahui ciri-ciri rokok ilegal yang beredar di pasaran.

"Di lapangan linmas adalah kepanjangan dari Satpol PP maka mereka perlu dilatih ciri-ciri rokok ilegal" tuturnya.

Ia menambahkan, dengan ilmu yang diberikan kepada para anggota Linmas, diharapkan bisa membantu memberantas peredaran rokok ilegal dan melaporkan hasil temuannya.

Baca Juga: KAI Daop 7 Madiun Ingatkan Masyarakat, Masih Ada KA Tarif Bersubsidi yang Terjangkau

"Sehingga para Linmas bisa segera menginformasikan keberadaan peredaran daripada rokok ilegal" lanjut Danny

Ia juga berharap, pengetahuan dan skill para anggota Linmas ini, semakin meningkat dan berkembang.

"Dengan pelatihan ini skill mereka semakin meningkat dan berkembang sehingga bisa membantu pemerintah bagaikan intelegennya. Bukan hanya sebagai pengamanan di mantenan saja" pungkasnya.

Baca Juga: KAI Daop 7 Madiun Ingatkan Masyarakat, Masih Ada KA Tarif Bersubsidi yang Terjangkau

Hal Senada dikatakan Cahyo Wibowo, Pemeriksa Bea Cukai Pertama di Bea Cukai Madiun, bahwa dalam giat Rapat Koordinasi dalam rangka Pembekalan kegiatan pengumpulan data dan informasi barang kena cukai dengan peserta dari linmas adalah untuk membentuk jaringan pengumpul informasi yang merupakan ujung tombak di pemerintahan terendah.

"Tujuan diadakan rakor ini adalah untuk membentuk jaringan pengumpul informasi dan menjadi ujung tombak di wilayah tingkat desa atau kelurahan. Sehingga kami bisa mendapatkan info apabila di wilayahnya ada peredaran rokok ilegal" tegasnya.

Menurutnya, dengan adanya informasi yang masuk, peredaran rokok ilegal bisa segera ditindak lanjuti dan dilakukan pemberantasan. (dro/sis)

Baca Juga: Lapas Kelas II A Madiun Berikan Premi pada WBP yang Bebas Usai Ikuti Program Pembinaan Kemandirian

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News