H. Syafiuddin (baju putih) bersama rombongan Komisi V DPR RI saat meninjau lokasi Pelabuhan Bulupandan Desa Ko'ol Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, Senin (24/10/2022). Foto: SUBAIDAH/ BANGSAONLINE
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Kunjungan spesifik Anggota Komisi V DPR RI di Kabupaten menyoroti lambannya pelaksanaan Perpres No 80 Tahun 2019 di Kabupaten Bangkalan.
Padahal diketahui ada 8 proyek infrastruktur yang dicanangkan dalam Perpres No 80 Tahun 2019 di lingkungan Kabupaten Bangkalan dengan anggaran senilai Rp38,2 triliun.
"Terbitnya Perpres No. 80 Tahun 2019 ini untuk mendorong percepatan pembangunan dan ekonomi, melalui peningkatan investasi di kawasan Jawa Timur, termasuk Kabupaten Bangkalan (Gerbangkertosusila), dengan pembangunan infrastruktur," jelas Syafiuddin, Anggota Komisi V DPR RI.
Kalau dijabarkan, yaitu pembangunan ART Pelabuhan Kamal Rp3,59 triliun, reaktivasi KA Rp3,37 triliun, Pelabuhan Bulupandan Rp20,89 triliun, jalan tol menuju Bulupandan Rp2,6 triliun, Jalan Sreseh-Modung Rp300 miliar, pembangunan IISP Rp3 triliun, dan Madura Industrial Seaport City Rp1,5 triliun," ujarnya.
Dikatakan Syafiuddin, implementasi delapan proyek infrastruktur ini sulit dieksekusi karena sumber pendanaan proyek dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) swasta atau BUMN/BUMD.
"Bangkalan sudah welcome dengan pembangunan rencana strategis nasional. Jadi, kita hanya tunggu Presiden Jokowi untuk melakukan peletakan batu pertama sebagai jimat pertanda pembangunan ini dimulai," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron berterima kasih atas kunjungan yang dilakukan oleh Komisi V DPR RI untuk implementasi Perpres No 80 Tahun 2019.
Apalagi diakui Ra Latif, sapaan akrabnya, banyak infrastruktur di lingkungan Kabupaten Bangkalan yang mengalami kerusakan. Sehingga dengan adanya pembangunan ini bisa menarik para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bangkalan.
"Semoga, kunjungan ini tidak hanya berhenti di sini saja, tapi terus berkelanjutan. Dengan adanya peningkatan infrastruktur, harapannya mobilisasi perdagangan di desa bisa lebih bangkit dan berjalan lancar," pungkasnya. (ida/uzi/rev)
