PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Bupati Pasuruan H. M. Irsyad Yusuf angkat bicara menanggapi polemik rencana pembangunan gedung damkar yang belakangan menjadi perbincangan masyarakat.
Menurutnya, proyek senilai Rp25 miliar itu bukan hanya untuk pembangunan kantor damkar, melainkan juga untuk kantor BPBD. Karena itu, lokasi kantor sengaja ditempatkan di aset milik pemda yang ada di Desa Bendungan Kecamatan Kraton. Tepatnya di depan SPBU Bendungan.
Baca Juga: DPRD Kabupaten Pasuruan Mendadak Rombak AKD, Muchlis: Catatan Buruk Sepanjang Sejarah
"Lokasi itu (Kraton) dipilih supaya bisa meng-cover seluruh wilayah," ujarnya.
Adik kandung Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf itu juga menanggapi usulan dewan agar kantor damkar tidak terpusat, tetapi dibangun per zona. Ia kembali menegaskan, bahwa yang dibangun kali ini bukan hanya pos damkar, tetapi kantor BPBD sekaligus gudang untuk menyimpan peralatan kedaruratan bencana, termasuk garasi mobil damkar.
Kata Gus Irsyad -sapaan akrabnya- membangun pos damkar di beberapa wilayah juga akan memakan anggaran yang cukup besar. Meski demikian, pihaknya tetap akan berencana membangun pos damkar di beberapa titik. Hanya saja bekerja sama dengan pihak swasta.
Baca Juga: DPRD Kabupaten Pasuruan Hendak Rombak AKD Mendadak, Lujeng Pusaka Lihat Adanya Politik Dagang Sapi
Seperti di Kecamatan Purwosari, ia mengaku sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan pos damkar. "Di sana untuk meng-cover jika terjadi insiden kebakaran di beberapa wilayah," kata bupati.
Bupati Irsyad mengatakan, pembangunan kantor BPBD itu penting, karena saat ini BPBD Kabupaten Pasuruan sudah naik ke tipe A. Karena itu, butuh kantor dan sarana dan prasarana pendukung.
"Sehingga, mobilisasi alat kedaruratan bencana seperti perahu karet bisa lebih cepat. Itu membutuhkan lokasi yang strategis. Karena banjir di wilayah timur itu juga ada. Apalagi di wilayah barat sering jadi langganan banjir di musim penghujan," jelasnya.
Baca Juga: Proyek Revitalisasi Alun-Alun Bangil Tinggal Finishing
"Kantor atau gedung itu nanti juga bisa ditempati alat-alat kebencanaan lainnya. Seperti peralatan dapur umum milik dinas sosial, serta alat-alat kedaruratan menghadapi bencana. Bukan soal menghambur-hamburkan uang," tegasnya.
Ia menambahkan, alokasi Rp25 miliar untuk pembangunan kantor BPBD dan damkar itu masih perencanaan. Nantinya, gedung tersebut akan dibanguan dua atau tiga lantai.
"Jadi pemanfaatannya untuk damkar, BPBD, untuk tempat alat-alat kebencanaan lainnya. Tidak ada orientasi menghambur-hamburkan uang. Itu kan efektivitas," paparnya.
Baca Juga: PT BKP Dilaporkan Soal Proyek Gedung BPBD Pasuruan, Lujeng: Lelang Sudah Sesuai Prosedur
Bahkan, Bupati Irsyad Yusuf mengajak masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan proyek itu jika nantinya benar-benar terwujud. (par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News