Pengasuh Pondok Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan Sumatera Utara Buya Syaikh KH Ali Al Akbar dan Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng KH Ir Salahuddin Wahid (Gus Solah) dalam pembukaan Pra Muktamar NU ke-33 di Medan Sumut, Minggu (17/5/2015) . foto: BANGSAONLINE
MEDAN, BANGSAONLINE.com - Acara Pra Muktamar NU ke-33 yang berlangsung di Pondok Pesantren Al-Kautsar Al Akbar Medan Sumatera Utara (Sumut) ternyata juga dimanfaatkan Panitia Muktamar NU untuk menyosialisasikan sistem Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) untuk pemilihan Rais Am.
Namun seperti sosialisasi AHWA dalam acara Pra Muktamar NU di Lombok NTB dan Makassar yang ditolak para PWNU, upaya sosialisasi AHWA di Medan ini pun juga mendapat penolakan dari PWNU dan PCNU.
”Mayoritas PWNU dan PCNU menolak AHWA diberlakukan pada Muktamar NU ke-33 di Jombang. Bahkan PCNU di Medan kebanyakan menolak diberlakukan pada Muktamar ke-33,” kata Rais Syuriah PCNU Medan KH Ahyar Nasution kepada BANGSAONLINE.com, Senin (18/5/2015).
”Mereka minta agar AHWA diberlakukan pada Muktamar ke-34,” kata Kiai Ahyar. PCNU Medan sendiri juga menolak AHWA diberlakukan pada Muktamar NU ke-33 di Jombang.
Dalam acara Pra Muktamar NU yang berlangsung di pesantren asuhan Syaikh KH Ali Akbar Marbun itu hadir lima PWNU berikut PCNU. Mereka adalah PWNU Kepulauan Riau (Kepri), PWNU Aceh, PWNU Sumatera Utara (Sumut), PWNU Riau dan PWNU Sumatera Barat.
Rapat yang membahas AHWA ini dipimpin Selamet Effendy Yusuf yang juga ketua Steering Committee (SC). Dalam acara itu tampak Rais PBNU KHA Mustofa Bisri, Ketua Umum PBNU Prof Dr KH Said Aqil Siradj, Rais Syuriah PWNU Jawa Timur KH Miftahul Akhyar, dan pengurus NU lainnya.
Yang menarik, beberapa PWNU dan PCNU yang hadir dalam acara Pra Muktamar NU di Medan ini bukan hanya menolak AHWA secara lisan tapi juga menyiapkan surat penolakan berkop resmi PWNU dan PCNU lengkap dengan tanda tangan dan stempelnya.
Tampaknya mereka trauma dengan kasus penolakan AHWA di acara Pra Muktamar NU di Makassar. Saat itu 10 PWNU dari Indonesia Timur menolak AHWA lewat surat yang ditandatangani Rais dan Ketua Tanfidziah. Namun Selamet Effendy Yusuf selaku pimpinan sidang saat itu mempersoalkan surat penolakan tersebut karena tak distempel. Padahal, menurut Prof. Dr. H Nasruddin Suyuti, MSi, Ketua PWNU Sulawesi Tenggara, masalah setempel tersebut sebenarnya tak perlu dipersoalkan. ”Sebab substasinya kan menolak,” kata Nasruddin Syuti kepada BANGSAONLINE.com saat itu.
PWNU yang menolak AHWA dalam acara Pra Muktamar NU di Makassar adalah Rais dan Ketua Tanfidziah PWNU Sulawesi Selatan, PWNU Sulawesi Barat, PWNU Sulawesi Tenggara, PWNU Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, PWNU Gorontalo, PWNU Maluku, PWNU Maluku Utara, PWNU Papua dan PWNU Papua Barat.
Menurut Kiai Ahyar Nasution, ada tiga alasan PWNU dan PCNU di Medan menolak AHWA diberlakukan pada Muktamar NU ke-33. Pertama, sosialisasi AHWA kurang sehingga banyak yang belum paham. Kedua, AHWA tak menjamin bersih dari money politics. Ketiga, sulit kiai di daerah dijadikan AHWA karena mereka belum popular sehingga banyak yang belum mengenal mereka.
