JEMBER, BANGSAONLINE.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, HM Nur Purnamasidi siap mengawal program bantuan penanggulangan bencana banjir dan kekeringan yang tiap tahun melanda Kabupaten Jember.
Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja dan serap aspirasi kepada warga yang daerahnya menjadi langganan bencana kekeringan, di Kantor BPBD Jember, (30/5). Kegiatan ini dihadiri Kepala Sub Bidang Penempatan Pengungsi BNPB Elyono dan Kepala BPBD Jember, Suhanan.
“Sebenarnya BPBD Jember telah melakukan upaya untuk menanggulangi kekeringan setiap tahun. Hanya saja bantuan sifatnya sementara, yakni kita berikan suplai air bersih kepada daerah yang terjadi kekeringan,” ungkap Suhanan.
Sedangkan untuk upaya penanggulangan agar bencana kekeringan tidak terjadi lagi di masa mendatang, BPBD mengalami kesulitan. “Kita harus menyediakan sumur bor yang harganya mencapai Rp 200 juta per unit, sedangkan titik-titik kekeringan di Jember sangat banyak. Tentu Pemkab Jember tidak mampu untuk melakukan pengadaan, sehingga kita membutuhkan BNPB untuk turun tangan,” jelasnya.
“Dengan kedatangan Bang Poer, selaku anggota Komisi VIII DPR RI dan juga perwakilan dari BNPB, tentu kita berharap bisa mengawal program penanggulangan bencana di Jember. Sehingga bisa terbebas dari bencana banjir dan kekeringan di masa mendatang,” jelas Suhanan.
Bang Poer membenarkan jika bencana banjir dan kekeringan yang melanda Jember belum mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Padahal akibat bencana ini, bukan hanya mengancam nyawa warga setempat, melainkan juga menimbulkan efek kerugian materi masyarakat.
“Beberapa waktu yang lalu saya meninjau langsung bantaran sungai Kali Mayang di Tempurejo. Dulu di sana ada lahan milik warga yang kini telah menjadi aliran sungai akibat tergerus banjir. Ini kan bahaya dan merugikan,” katanya
Bang Poer telah berkoordinasi dan meminta BNPB untuk segera turun tangan. Salah satunya ialah dengan memberi bantuan program sumur bor untuk menanggulangi bencana kekeringan. “Ini bisa direalisasikan tahun ini juga, tentunya harus diusulkan terlebih dahulu oleh Pemkab Jember sesuai dengan aturan yang ada."
Kasubid Penempatan Pengungsi BNPB Elysiono menerangkan, secara prinsip BNPB sangat siap untuk memberikan bantuan program penanggulangan kebencanaan ke daerah. “Hanya saja, untuk merealisasikan program ini kan ada prosedur administrasi yang harus dipatuhi” jelasnya.
Salah satunya ialah harus ada pengusulan dari Pemerintah Kabupaten setempat. “Jangan sampai, inginnya menanggulangi bencana malah dapat bencana, karena tidak prosedural,” tandasnya.(jbr-1/yud/ros)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
