
KOTA PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar sosialisasi mengusung tema "Optimalisasi Peran BPK dan DPR dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara" bertempat di Gedung Gradika Bhakti Praja, Jumat (26/5/2023).
Kegiatan ini menghadirkan keynote speaker Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun, serta Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Karyadi, dengan moderator Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo.
BACA JUGA:
- Gebyar Hardiknas 2023, Pemkot Pasuruan Suguhkan Keragaman Budaya dan Potret Pendidikan Indonesia
- Dihadiri Wagub Jatim, Peringatan HLUN 2023 di Kota Pasuruan Berlangsung Meriah
- Perbandingan Tata Kota Pasuruan dan Yogyakarta: Alun-Alun, PKL, Parkir, dan Wisata
- Karnaval Budaya Meriahkan Hardiknas 2023 di Kota Pasuruan
Dalam kesempatan ini, Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasinya atas langkah-langkah yang ditempuh oleh BPK bersama dengan DPR RI yang menginisiasi penyelenggaraan sosialisasi.
Gus Ipul, sapaan akrab Wali Kota Pasuruan, mengungkapkan kegiatan ini menjadi bekal penting dalam rangka melaksanakan tugas dan program-program pembangunan Kota Pasuruan.
“Saya bangga hari ini Kota Pasuruan dipilih sebagai tempat pertemuan sosialisasi optimalisasi peran BPK dan DPR dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Ini merupakan kesempatan untuk kita semua, khususnya teman-teman ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan untuk mendengarkan secara langsung dan mengambil inspirasi untuk kemudian diimplementasikan dalam menjalankan tugas dan pekerjaan sehari-hari,” ungkap Gus Ipul.
Ia menyebut sosialisasi ini menjadi cara untuk membangun pengetahuan dan persepsi bersama tentang peran dan fungsi BPK dalam rangka memperkuat sistem keuangan negara.
“Harapannya ini semua akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada negara dan masyarakat dalam rangka mewujudkan Pasuruan Kota Madinah,” ujarnya.
Gus Ipul menyampaikan bahwa Pemkot Pasuruan telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI tiga kali secara berturut-turut yang merupakan hasil dari komitmen dan kerja keras dan sinergi yang baik dari seluruh legislatif, eksekutif, dan stakeholder, dalam menciptakan iklim keuangan yang transparan.
“Syukur Alhamdulillah, selama tiga tahun terakhir berturut-turut telah mendapatkan opini WTP dari BPK. Saya ajak para ASN untuk terus berprestasi. Setiap rekomendasi yang diberikan dari BPK, temuan-temuan itu kita bahas didalam rapat dan membuat perencanaan untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti,” terangnya.
Simak berita selengkapnya ...