KOTA PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar sosialisasi mengusung tema "Optimalisasi Peran BPK dan DPR dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara" bertempat di Gedung Gradika Bhakti Praja, Jumat (26/5/2023).
Kegiatan ini menghadirkan keynote speaker Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun, serta Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Karyadi, dengan moderator Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo.
Baca Juga: Syafiuddin Minta Menteri PU dan Presiden Prabowo Perhatikan Tangkis Laut di Bangkalan
Dalam kesempatan ini, Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasinya atas langkah-langkah yang ditempuh oleh BPK bersama dengan DPR RI yang menginisiasi penyelenggaraan sosialisasi.
Gus Ipul, sapaan akrab Wali Kota Pasuruan, mengungkapkan kegiatan ini menjadi bekal penting dalam rangka melaksanakan tugas dan program-program pembangunan Kota Pasuruan.
“Saya bangga hari ini Kota Pasuruan dipilih sebagai tempat pertemuan sosialisasi optimalisasi peran BPK dan DPR dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Ini merupakan kesempatan untuk kita semua, khususnya teman-teman ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan untuk mendengarkan secara langsung dan mengambil inspirasi untuk kemudian diimplementasikan dalam menjalankan tugas dan pekerjaan sehari-hari,” ungkap Gus Ipul.
Baca Juga: Umroh Pakai Hijab, DPR RI Minta Selebgram Transgender ini Ditangkap
Ia menyebut sosialisasi ini menjadi cara untuk membangun pengetahuan dan persepsi bersama tentang peran dan fungsi BPK dalam rangka memperkuat sistem keuangan negara.
“Harapannya ini semua akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada negara dan masyarakat dalam rangka mewujudkan Pasuruan Kota Madinah,” ujarnya.
Gus Ipul menyampaikan bahwa Pemkot Pasuruan telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI tiga kali secara berturut-turut yang merupakan hasil dari komitmen dan kerja keras dan sinergi yang baik dari seluruh legislatif, eksekutif, dan stakeholder, dalam menciptakan iklim keuangan yang transparan.
Baca Juga: Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dukung Pasangan Fren Pimpin Kota Kediri
“Syukur Alhamdulillah, selama tiga tahun terakhir berturut-turut telah mendapatkan opini WTP dari BPK. Saya ajak para ASN untuk terus berprestasi. Setiap rekomendasi yang diberikan dari BPK, temuan-temuan itu kita bahas didalam rapat dan membuat perencanaan untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti,” terangnya.
Sementara Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun memaparkan bahwa BPK sebagai mitra lembaga perwakilan dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah lembaga negara yang bebas dan mandiri. Bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik di tingkat pusat dan daerah.
Hal tersebut menunjukkan bahwa BPK merupakan bagian untuk mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang baik dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.
Baca Juga: Kawal Anggota DPR RI, Kabag Ops Polres Kediri Kota Ditantang Duel OTK
“Sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai anggota komisi XI DPR RI pada bidang keuangan dan pembangunan, yaitu untuk membangun akuntabilitas di pemerintah kota. BPK sebagai salah satu mitra kerja DPR RI menjadi salah satu pemegang kunci mengenai akuntabilitas. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberi pemahaman dan pengetahuan terkait peran BPK dan DPR, bagaimana tugas dan tanggung jawabnya,” paparnya.
Melalui hasil pemeriksaan BPK tersebut, DPR dan DPRD menjalankan hak budget dan pengawasan terhadap pemerintah, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara.
Di samping itu, DPR dan DPRD memiliki hak dan wewenang masing-masing untuk kemudian menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK antara lain dengan menggunakan hak legislasinya.
Baca Juga: Raih Penghargaan Kota Informatif, Pemkot Pasuruan Buktikan Komitmen Wujudkan Kota Terbuka
“Semua laporan audit BPK terhadap seluruh kementerian dan lembaga itu diserahkan kepada DPR dalam rangka hubungan tata negara karena BPK adalah lembaga tinggi negara, hubungannya sederajat. Dalam hal ini, yang mereview laporan adalah badan akuntabilitas negara yang ada di DPR untuk diserahkan kepada komisi-komisi sebagai bahan rapat apabila ditemukan temuan-temuan,” jelas Misbakhun.
Dengan diselenggarakannya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan dapat terjalin dialog positif antara BPK, DPR, dan Pemerintah Kota Pasuruan untuk bersama-sama mendorong optimalisasi transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Serta meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap peran BPK dan DPR dalam rangka terwujudnya tata kelola keuangan negara yang baik.
Baca Juga: Hadiri Raker dan RDP Bersama Komisi II DPR RI, Pj Wali Kota Batu: Jelang Pilkada Terpantau Kondusif
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI Raden Yudi Ramdan Budiman, Ketua DPRD Kota Pasuruan H. Ismail Marzuki Hasan, Forkopimda Kota Pasuruan, kepala perangkat daerah, camat, dan lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.(ard/par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
