Setiap Pegawai adalah Humas bagi Organisasinya, Tantangan Humas Pemerintah di Era Digital

Humas kelembagaan pemerintah saat ini menghadapi tantangan berat dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sehingga dituntut untuk selalu melakukan pembenahan baik menyangkut hal-hal yang sifatnya profesionalisme diri, ataupun terus menyempurnakan konstelasi/kedudukan kelembagaannya.

Pergeseran pola komunikasi di era digital telah menjadikan citizen journalism sebagai suatu fenomena baru. Komunikasi sekarang bukan lagi two-step communication model, melainkan multi-step communication model.

Dalam model ini individu diposisikan sebagai kekuatan baru yang dapat mempengaruhi opini publik, sehingga jadwal dalam gaya komunikasi tradisional kini telah berubah menjadi majemuk dan setiap saat dengan channeling yang tidak hanya media masa arus utama, namun berkembang menjadi micro/targeted channel (youtube, blogs, instragram dll).

Hadirnya era digital dan terjadinya pergeseran pola komunikasi, dengan tren meningkatnya penggunaan internet, seyogyanya menjadi momentum bagi pucuk pimpinan dalam kelembagaan organisasi pemerintah untuk menjadikan praktisi humas (hubungan masyarakat) atau PR (public relations) dan seluruh SDM agar mampu berubah dan beradaptasi dengan mentrasformasikan diri dalam paradigma baru komunikasi pemerintah.

Perubahan pola komunikasi di era digital, dengan semakin masifnya penetrasi internet, diproyeksikan akan semakin mempercepat transformasi ke pola komunikasi model baru, yang menuntut adanya perubahan pola komunikasi pemerintah kepada publik.

Mencermati perkembangan pola komunikasi pemerintah di era digital semacam itu membawa konsekuensi bahwa petugas humas organisasi pemerintah sesungguhnya tidak lagi tunggal, namun seluruh pegawai di organisasi pemerintah harus dapat berperan sebagai humas bagi organisasi kerjanya.

Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma komunikasi pemerintah di mana penyampaian komunikasi pemerintah yang tunggal dan terTrasnformasi komunikasi pemerintah sebagai langkah strategis dapat dilakukan dengan menata ulang rencana komunikasi strategis (strategic communication plan), sebagai peta jalan perubahan dengan pola kekinian. serta melakukan market intelligent sehingga strategi komunikasi publik disesuaikan dengan penerima pesan.

Eksistensi praktisi humas, PR, atau pengelola informasi publik pada organisasi pemerintah perlu mendapatkan dukungan dari seluruh SDM yang ada dalam organisasi pemerintah tersebut guna mengoptimalkan sinergitas dalam mempercepat diseminasi (proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola) informasi dan capaian kerjanya.

Suksesnya diseminasi informasi dan capaian kerja organisasi pemerintah perlu didukung dengan penyiapan konten yang berkualitas (content is the king) dan data yang akurat sebagai narasi tunggal, sekaligus materi agenda seting terkait kinerja program dan kegiatan guna mendapatkan dukungan dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, praktisi humas harus mampu mentransformasi pola

Penulis merupakan Fungsional Pranata Humas Ahli Muda DPU Bina Marga Jawa Timur