Fungsional Pranata Humas Ahli Muda DPU Bina Marga Jawa Timur, Dedi Suntoro.
Oleh: Dedi Suntoro
Perkembangan digital mengubah banyak hal dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi secara real time dan seketika itu pula mereka bisa menyebarkan informasi tersebut kepada yang lainnya.
Menyusul tak lama setelahnya adalah pembentukan opini publik di rimba digital. Tinggal menunggu waktu saja untuk opini ini berimbas ke dunia nyata.
“Cara komunikasi pemerintah dan masyarakat sudah berubah sangat cepat. Kita tidak bisa lagi puas hanya dengan menyebar press release atau sekadar membuat konferensi pers. Harus ada dialog dan kolaborasi dengan masyarakat. Untuk itu humas pemerintah harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.” (Arahan Presiden Joko Widodo dalam acara “Seminar Nasional Kehumasan Pemerintah” di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 16 April 2018).
Cepatnya lalu lintas informasi punya ekses salah satunya berupa disinformasi, yaitu penyampaian informasi yang salah (dengan sengaja) untuk membingungkan orang lain. Secara umum humas harus dapat memetakan dan memahami secara mendasar atas isu(-isu) yang sedang berkembang.
Kemudian, unit kerja hubungan masyarakat mendalami jenis media di tengah masyarakat pengguna untuk memahami saluran-saluran publik. Terakhir, unit kerja hubungan masyarakat merancang dan menjalankan kampanye sosial guna menghadapi dampak buruk disinformasi. Fenomena disinformasi dalam pranata digital dunia maya pada hakikatnya adalah tantangan bagi pemerintah.
Adalah unit kerja hubungan masyarakat yang memiliki tugas secara langsung menanganinya. Oleh karenanya, unit kerja hubungan masyarakat selayaknya memahami cara untuk menghadapi tantangan-tantangan disinformasi yang muncul dalam pranata digital. Setidaknya terdapat tiga langkah untuk melakukan tugas dimaksud.
Ketiga langkah tersebut adalah memetakan pihak-pihak yang terlibat (mapping audience), merancang media-media sosial yang digunakan (framing social media), dan membuat narasi (making narrative).
Di tengah arus informasi yang begitu kuat dipenuhi kabar hoaks dan fake news, pemerintah, melalui humasnya, harus dapat menyuguhi masyarakat konten positif sebagai bentuk edukasi. Humas pemerintah perlu memenuhi media dengan konten-konten positif terkait program pemerintah, berupa konter-narasi, dan klarifikasi terkait informasi negatif.
Para administrator publik pengelola hubungan masyarakat pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan kampanye publik dengan (narasi-narasi) yang ampuh (effective) dan berdaya guna (efficient) serta berhasil (successful) untuk menanggulangi disinformasi.
Ketiga langkah tersebut adalah Penanggapan (Response), Pencegahan (Prevention), dan Penggentaran (Deterrence). Langkah pertama adalah tindakan bertahan (defensive), kedua adalah jaga- -jaga (stand-by), dan terakhir tindakan pro-aktif (pro active).
Humas kelembagaan pemerintah saat ini menghadapi tantangan berat dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sehingga dituntut untuk selalu melakukan pembenahan baik menyangkut hal-hal yang sifatnya profesionalisme diri, ataupun terus menyempurnakan konstelasi/kedudukan kelembagaannya.
Pergeseran pola komunikasi di era digital telah menjadikan citizen journalism sebagai suatu fenomena baru. Komunikasi sekarang bukan lagi two-step communication model, melainkan multi-step communication model.
Dalam model ini individu diposisikan sebagai kekuatan baru yang dapat mempengaruhi opini publik, sehingga jadwal dalam gaya komunikasi tradisional kini telah berubah menjadi majemuk dan setiap saat dengan channeling yang tidak hanya media masa arus utama, namun berkembang menjadi micro/targeted channel (youtube, blogs, instragram dll).
Hadirnya era digital dan terjadinya pergeseran pola komunikasi, dengan tren meningkatnya penggunaan internet, seyogyanya menjadi momentum bagi pucuk pimpinan dalam kelembagaan organisasi pemerintah untuk menjadikan praktisi humas (hubungan masyarakat) atau PR (public relations) dan seluruh SDM agar mampu berubah dan beradaptasi dengan mentrasformasikan diri dalam paradigma baru komunikasi pemerintah.
Perubahan pola komunikasi di era digital, dengan semakin masifnya penetrasi internet, diproyeksikan akan semakin mempercepat transformasi ke pola komunikasi model baru, yang menuntut adanya perubahan pola komunikasi pemerintah kepada publik.
Mencermati perkembangan pola komunikasi pemerintah di era digital semacam itu membawa konsekuensi bahwa petugas humas organisasi pemerintah sesungguhnya tidak lagi tunggal, namun seluruh pegawai di organisasi pemerintah harus dapat berperan sebagai humas bagi organisasi kerjanya.
Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma komunikasi pemerintah di mana penyampaian komunikasi pemerintah yang tunggal dan terTrasnformasi komunikasi pemerintah sebagai langkah strategis dapat dilakukan dengan menata ulang rencana komunikasi strategis (strategic communication plan), sebagai peta jalan perubahan dengan pola kekinian. serta melakukan market intelligent sehingga strategi komunikasi publik disesuaikan dengan penerima pesan.
Eksistensi praktisi humas, PR, atau pengelola informasi publik pada organisasi pemerintah perlu mendapatkan dukungan dari seluruh SDM yang ada dalam organisasi pemerintah tersebut guna mengoptimalkan sinergitas dalam mempercepat diseminasi (proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola) informasi dan capaian kerjanya.
Suksesnya diseminasi informasi dan capaian kerja organisasi pemerintah perlu didukung dengan penyiapan konten yang berkualitas (content is the king) dan data yang akurat sebagai narasi tunggal, sekaligus materi agenda seting terkait kinerja program dan kegiatan guna mendapatkan dukungan dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, praktisi humas harus mampu mentransformasi pola
Penulis merupakan Fungsional Pranata Humas Ahli Muda DPU Bina Marga Jawa Timur
