Kenaikan UMP 2024 Berpengaruh ke Iuran BPJS Ketenagakerjaan? Berikut Penjelasannya

Editor: M. Aulia Rahman
Wartawan: Mohammad Sulthon Neagara
Selasa, 28 November 2023 18:23 WIB
Kenaikan UMP 2024 Berpengaruh ke Iuran BPJS Ketenagakerjaan? Berikut Penjelasannya Kantor BPJS Ketenagakerjaan.

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kenaikan atau upah minimum provinsi telah diumumkan pada 21 November lalu oleh setiap pemerintah provinsi di seluruh Indonesia. Hal itu sesuai dengan imbauan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. 

Dari seluruh kenaikan , tidak ada yang di bawah 2 juta. Lantas, apakah kenaikan ini akan berpengaruh dengan iuran Ketenagakerjaan?

Baca Juga: Mahasiswa dari Madiun Bagikan Pengalaman Bergabung dengan JKN: Lebih Tenang Hadapi Biaya Kesehatan

Dilansir dari Kompas.com, Selasa (28/11/2023), Deputi Komunikasi Ketenagakerjaan, Oni Marbun, menyatakan bahwa iuran Ketenagakerjaan tahun depan bakal mengikuti besaran gaji pekerja. 

"Jadi, apabila upah pekerja mengalami kenaikan, secara otomatis iurannya akan menyesuaikan," ujarnya.

Karena besaran di setiap provinsi berbeda, kata Oni, kenaikan iuran Ketenagakerjaan mengikuti di setiap provinsi. 

Baca Juga: Dinas Perinaker Sosialisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Petani Tembakau dan Pekerja Rentan

“Penyesuaian Ketenagakerjaan yang mengikuti kenaikan juga berlaku untuk seluruh program, yaitu JKK, JP, JHT, dan JKM,” katanya.

Persentase besaran Ketenagakerjaan untuk setiap program berbeda. Namun untuk saat ini, ia memastikan besaran iuran Ketenagakerjaan belum ada perubahan. 

"Sementara ini masih sama," ucapnya. 

Baca Juga: Meskipun Terlindungi Program JKN, Mahasiswi dari Malang ini Tak Lengah Menjaga Kesehatan

Berikut besaran iuran Ketenagakerjaan:

1. JKK

Untuk JKK atau jaminan kecelakaan kerja besaran iuran dikelompokkan dalam 5 kategori atas dasar tingkat risiko kerja:

  • Risiko sangat rendah 0,24 persen dari gaji per bulan
  • Risiko rendah 0,54 persen dari gaji per bulan
  • Risiko sedang 0,89 persen dari gaji per bulan
  • Risiko tinggi 1,27 persen dari gaji per bulan
  • Risiko sangat tinggi 1,74 persen dari gaji per bulan

    • Baca Juga: Lindungi Perangkat, Desa Sukowati Gresik Gelar Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan


    2. JP

    Untuk JP atau jaminan pensiun 3 persen dari gaji yang diterima (2 persen dibayar oleh pemberi kerja, sisanya sibayar oleh pekerja).

    3. JHT (jaminan hari tua)

  • Besaran iuran bagi pekerja penerima upah sebesar 5,7 persen dari upah (3,7 persen dibayar oleh pemberi kerja, sisanya dibayar oleh pekerja)
  • Iuran JHT Ketenagakerjaan untuk pekerja bukan penerima upah sebesar 2 persen dari upah yang dilaporkan per bulan
  • Iuran JHT Ketenagakerjaan bagi pekerja migran adalah Rp50-600 ribu per bulan.

    • Baca Juga: Terima Baleg DPR RI untuk Prolegnas, Pj Gubernur Jatim Sampaikan Pelbagai Aspirasi

    4.JKM

    Terdapat perbedaan dalam JKM atau jaminan kematian, berikut penjelasannya:

  • Pekerja penerima upah 0,3 persen perusahaan (dari gaji yang dilaporkan setiap bulan)
  • Pekerja bukan penerima upah Rp6.800,00. per bulan
  • Pekerja konstruksi 0,21 persen (berdasarkan nilai proyek)
  • Pekerja migran 0,21 persen (program JKK dan JKM)

    • 5.JKP

    Baca Juga: Pemohon SIM Wajib Miliki BPJS, Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jatim Bilang Begini

    Sedangkan untuk JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan besarannya 0,46 persen dari gaji per bulan dengan ketentuan:

  • 0,22 persen dari gaji satu bulan, ditanggung oleh pemerintah pusat
  • 0,14 persen dari upah satu bulan, bersumber dari rekomposisi iuran program JKK
  • 0,10 persen dari gaji satu bulan, bersumber dari rekomposisi iuran program JKM.
    (msn/mar)

    • Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    TAGS:

    Berita Terkait

    BANGSAONLINE VIDEO