Wakil Ketua Lakpesdam PBNU, Hasanudin Ali saat menghadiri Halaqah Peradaban ke II di Ponpes Raudhatul Muhta'alimin Kota Probolinggo, Jumat (22/12/2023).
PROBOLINGGO, BANGSAONLINE com - Wakil Ketua Lakpesdam PBNU, Hasanudin Ali menegaskan, secara organisatoris NU tidak boleh terlibat dalam politik praktis, namun bukan berarti santri tidak boleh berpolitik.
Hal itu, disampaikan Hasanudin Ali saat menghadiri Halaqah Peradaban ke II di Ponpes Raudhatul Muhta'alimin Kota Probolinggo, Jumat (22/12/2023).
Baca Juga: Pengurus PC LPBI SER NU Gresik Siaga Bencana Alam
"Kalau santri berpolitik, kita kembalikan lagi kepada personal santrinya. Jadi bukan berarti santri itu tidak boleh berpolitik," katanya.
Ia mengatakan, siapapun nanti yang terpilih menjadi pemimpin pada Pemilu 2024 mendatang, NU tetap berpegang teguh pada politik kemanusiaan dan kebangsan.
"Apalagi peradaban manusia itu setiap saat bisa berubah. Sehingga arti peradaban itu sangat luas maknanya," katanya.
Baca Juga: Bedah Buku KH Hasyim Asy'ari di Banjarmasin, Khofifah Sampaikan Pesan Persatuan dan Persaudaraan
Sementara itu, pengasuh Ponpes Raudhatul Muta'alimin, Abdul Aziz mengatakan, pihaknya sangat mendukung jika ada santri yang berpolitik.
Bahkan, pesantren harus mendukung jika ada santri yang berpolitik.
"Jika kita acuh tak acuh terhadap politik maka kita akan rugi. Karena kebijakan itu diatur oleh politik. Seperti pendidikan, izin pendirian pesantren dan lain sebagainya. Semua itu diatur oleh kebijakan politik," katanya. (ugi/sis)
Baca Juga: Bedah Buku KH Hasyim Asy'ari di Pekanbaru, Khofifah: Teladan Kepemimpinan dalam Keberagaman
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
