Lakpesdam PBNU: NU Tidak Boleh Terlibat Politik, Bukan Berarti Santri Tidak Boleh Berpolitik

PROBOLINGGO, BANGSAONLINE com - Wakil Ketua Lakpesdam PBNU, Hasanudin Ali menegaskan, secara organisatoris NU tidak boleh terlibat dalam politik praktis, namun bukan berarti santri tidak boleh berpolitik.

Hal itu, disampaikan Hasanudin Ali saat menghadiri Halaqah Peradaban ke II di Ponpes Raudhatul Muhta'alimin Kota Probolinggo, Jumat (22/12/2023).

Baca Juga: Hadir di Puncak Harlah NU, Wabup Gresik Ajak Nahdliyin Kolaborasi Dukung Jalannya Pemerintahan

"Kalau santri berpolitik, kita kembalikan lagi kepada personal santrinya. Jadi bukan berarti santri itu tidak boleh berpolitik," katanya.

Ia mengatakan, siapapun nanti yang terpilih menjadi pemimpin pada Pemilu 2024 mendatang, NU tetap berpegang teguh pada politik kemanusiaan dan kebangsan.

"Apalagi peradaban manusia itu setiap saat bisa berubah. Sehingga arti peradaban itu sangat luas maknanya," katanya.

Baca Juga: Kongres XVIII Muslimat NU Resmi Ditutup, Penyiapan 1.000 Dapur Sehat MBG Jadi Program Prioritas

Sementara itu, pengasuh Ponpes Raudhatul Muta'alimin, Abdul Aziz mengatakan, pihaknya sangat mendukung jika ada santri yang berpolitik.

Bahkan, pesantren harus mendukung jika ada santri yang berpolitik.

"Jika kita acuh tak acuh terhadap politik maka kita akan rugi. Karena kebijakan itu diatur oleh politik. Seperti pendidikan, izin pendirian pesantren dan lain sebagainya. Semua itu diatur oleh kebijakan politik," katanya. (ugi/sis)

Baca Juga: Menteri ATR BPN Dampingi Prabowo Buka Kongres Muslimat NU, Presiden: Dukung Kesejahteraan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News