KPU Kabupaten Pasuruan Pastikan Tak Ada Potongan Uang Transport KPPS

KPU Kabupaten Pasuruan Pastikan Tak Ada Potongan Uang Transport KPPS Sharla Rusdianto, Pejabat Administrator KPU Kabupaten Pasuruan.

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - memastikan uang transport bagi ribuan anggota KPPS yang ikut pelantikan dan bimtek akan segera dilunasi dan diberikan secara utuh.

Untuk diketahui, ribuan personel KPPS yang sudah dilantik belum menerima uang transport Rp50 ribu. Padahal mereka sudah menandatangani berita acara pelantikan serentak di masing-masing desa, pada Kamis (25/1/2024) lalu.

Baca Juga: KPU Kabupaten Pasuruan Musnahkan Ratusan Surat Suara Rusak

Molornya uang transport tersebut diakui oleh Sharla Rusdianto, pejabat Administrator .

"Iya, itu molor, dan sudah saya sampaikan jauh-jauh hari saat KPU menggelar bimtek bagi PPS se-kabupaten, bahwa untuk pencairan honor memang tidak diberikan tunai, tetapi melalui transfer," jelasnya.

Menurutnya, proses pencairan uang transport akan dilakukan memalui transfer ke sekretariat PPS di masing masing desa. Ia menegaskan tidak ada unsur kesengajaan atas keterlambatan tersebut.

Baca Juga: Apel Kesiapan Distribusi Logistik Pilkada, Ketua KPU Pasuruan: Kita Fokuskan di 8 Kecamatan

Ia menjelaskan, pembayaran membutuhkan proses yang lama karena jumlah PPS di Kabupaten Pasuruan cukup banyak, mencapai 31.535 petugas yang tersebar di 4.505 titik TPS di 24 kecamatan.

"Kita pastikan honor meraka tidak ada potongan sama sekali," imbuh pria dua anak ini.

Pembayaran transport, lanjut Sharla, nantinya akan dilakukan oleh KPU secara bertahap. Pertama uang pelantikan KPPS sebesar Rp50 ribu dan anggaran konsumsi. Setelah itu dilanjutkan pencairan uang transport bimtek.

Baca Juga: Bawaslu Kabupaten Pasuruan Rekom Pemecatan 2 Sekretariat PPS Pendukung Paslon 02

Diketahui, molornya pencairan uang transport ramai diperbincangkan oleh para anggota KPPS di media sosial, khususnya WhatsApp. Bahkan, sampai ada desa yang mencari dana talangan untuk membayar transport tersebut.

Ada juga PPS tingkat desa yang hanya menyediakan konsumsi saja, karena keterbatasan anggaran dan menunggu uang cair. (bib/par/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO