BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Progres upload data hasil rekapitulasi perhitungan suara caleg DPRD kabupaten/kota di Bangkalan merupakan yang terendah se-Jawa-Bali dengan perolehan 11,55 persen.
Berdasarkan data yang dihimpun melalui laman resmi KPU RI, berikut persentase rekapitulasi perhitungan suara terendah se-Jawa-Bali.
BACA JUGA:
- Bawaslu Bangkalan Catat Pelanggaran Pemilu 2024 Meningkat hingga 100 Persen
- Dukung Irsyad Yusuf di Pemilu 2024, Eks Kepala Dikdisbud Kabupaten Pasuruan Disanksi KASN
- Perjuangan PKS Berakhir Manis, Rebut Kursi Terakhir DPRD di Dapil 5 Bangkalan Usai PSSU
- Hitung Ulang 10 TPS Desa Langkap, PPP Hanya Peroleh 4 Suara dari 1.474 Suara
Jawa Timur (Bangkalan 11,55 persen), Bali (Jambrana 13,81 persen), Jawa Barat (Bekasi 27,96 persen), Banten (Serang 28,98 persen), Jawa Tengah (Magelang 39,94 persen), dan Yogyakarta (Sleman 53,14 persen).
Caleg DRPD Jatim dapil Madura dari PBB, Mathur Khusairi, mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi KPU RI terkait sistem rekapitulasi penghitungan suara. Namun, ia sedikit kecewa lantaran hasil rekap tidak optimal, khususnya di Bangkalan.
Menurut dia, tidak optimalnya rekapitulasi perhitungan suara melalui website KPU karena SDM, seperti anggota KPPS yang masih rendah. Sebab, bimtek yang dilakukan oleh panitia penyelenggara tidak maksimal.
"Jangka waktu untuk mempersiapkan anggota KPPS untuk aplikasi SiRekap sangat mepet. Bagaimana mereka bisa menerima sosialisasi dengan baik sehingga menjadi penyelenggara yang profesional," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (20/2/2024).
Mathur meminta ada pembenahan sistem, lantaran hasil rekapitulasi dinilai masih lambat. Ia mencontohkan perolehan suara miliknya, di mana data yang diperoleh tidak sinkron dengan rekapitulasi perhitungan suara yang terdapat website KPU.
"Perolehan suara saya di website KPU yaitu 4.000, sementara C-1 yang masuk ke saya 10.000, kan beda jauh," katanya.
Saat ditanya terkait penyebab rendahnya entri data rekapitulasi perhitungan suara di Bangkalan, pihaknya tidak menampik bahwa terdapat indikasi pengaturan suara antar-caleg ataupun partai politik.
"Jangan sampai itu terjadi, kita akan perketat saksi meskipun indikasi itu masih ada," ucapnya.
KPU Bangkalan belum memberi tanggapan terkait lambatnya rekapitulasi suara Pemilu 2024 hingga berita ini diterbitkan. (mil/uzi/mar)
