Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, saat rapat koordinasi di kantor satpol pp.
TRENGGALEK, BANGSAONLINE.com - Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, bersama Satpol PP setempat menyusun strategi untuk menata PKL di wilayahnya. Dilansir dari Prokopim Trenggalek, bupati ingin para PKL tetap beraktivitas namun tidak mengganggu fasilitas umum.
"Bagaimana caranya bisa tertib, kemudian perda tidak dilanggar serta fungsi-fungsi fasilitas publik tidak terabaikan. Ada fungsi jalan yang dipakai, ada fungsi parkir yang dipakai. Kemudian fungsi pejalan kaki yang juga kepakai," ujarnya pada Kamis (15/2/2024).
Baca Juga: Ketua DPRD Trenggalek Sebut RAPBD 2025 Disahkan Jadi Perda
"Bagaimana cara PKL tetap bisa berjualan, tadi ada beberapa rekayasa yang kita diskusikan. Termasuk beberapa konflik yang mungkin terjadi, terkait dengan aset, juga terkait dengan masalah tambang. Kita tadi juga sudah mendiskusikan, mungkin kita akan segera ke lapangan bersama-sama," paparnya menambahkan.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Trenggalek, Habib Solehudin, dalam kesempatan yang sama mengatakan dalam pembicaraan tersebut Bupati Trenggalek memberikan garis tegas terhadap penataan PKL.
"Tadi pak bupati memberikan garis tegas. Memang ada kebijakan ketika kita menata PKL, menata para pedagang, menata semuanya. Termasuk terkait dengan tambang, perizinan dan seterusnya. Didalamnya tentu ada sebuah kebijakan," tuturnya.
Baca Juga: Ketua DPRD Trenggalek Sebut Anggaran Pembangunan Jalan 2025 Bertambah dari 80 Jadi 90 Miliar
"Kalau di Satpol PP itu ranahnya kenyamanan, ketentraman dan ketertiban. Bagaimana masyarakat bisa nyaman, masyarakat bisa tertib dan aman. Tentunya semua para pedagang juga nyaman, inilah ruhnya untuk kita tetapkan biar nanti semua di Kabupaten Trenggalek ini bisa berjalan lancar," pungkasnya. (adv/man/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
