Penandatanganan deklarasi P2HAM oleh Pemprov Jatim, yang dihadiri oleh Pj. Gubernur Jatim, Kakanwil Kemenkumham Jatim dan OPD Pemprov Jatim. Foto: Kemenkumham Jatim
Karena, lanjutnya, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah harus dilaksanakan. Hal tersebut, seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara tentang peningkatan pelayanan publik.
"P2HAM juga sebagai upaya untuk mempertegas peran pemerintah dalam pelaksanaan kewajiban Penghormatan Perlindungan Pemenuhan Penegakan dan Pemajuan HAM," tegas Heni.
Sementara itu, Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono mengatakan bahwa dengan adanya Surat Edaran dari Dirjen Otoda Kemendagri Nomor 100.2.1.6/0353/ OTDA tanggal 4 Januari 2024, pihaknya berkomitmen untuk melakukan percepatan pencanangan P2HAM.
"Kami siap berkolaborasi dengan Kanwil dan Ditjen HAM untuk segera melakukan sosialisasi di setiap Bakorwil, sehingga lebih mudah dipahami oleh setiap pengampu di pemkab/pemkot," tuturnya.
Deklarasi P2HAM dibacakan langsung oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) yang juga Selaku Kepala Bapenda Provinsi Jawa Timur, Bobby Soemiarsono.
Selain itu, kegiatan itu dirangkai dengan Musrenbang RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045 dan Rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 juga dihadiri seluruh pimpinan daerah di Jatim. (rif)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
